Kota Batam – bpbatam.go.id
Batam, Jubi – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pemerintah belum memutuskan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Batam.
“Belum putus mengenai itu, masih dilakukan kajian. Belum sampai putusan akan dibubarkan,” kata Luhut, dalam rapat bersama pejabat daerah dan pengusaha di Batam, Kamis (18/2/2016).
Ia mengatakan nasib Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam masih dalam kajian Universitas Indonesia.
Pemerintah pusat masih akan mengundang Gubernur Kepri, Muhammad Sani, ke Jakarta untuk memberikan masukan.
Ia minta Gubernur siapkan masukan dari daerah, memaparkan apa yang terbaik untuk daerah kepada Presiden, agar bisa menjadi perbandingan dengan hasil kajian yang sudah berlangsung sebelumnya.
“Kalau ada ‘statement’, belum akan terjadi besok lusa,” katanya.
Luhut minta pengusaha dan warga Batam tidak gusar dengan rencana pemerintah, karena itikad pemerintah adalah memajukan Batam, menjadikan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai lokomotif ekonomi Indonesia.
Perwakilan Kadin Batam, Ampuan Situmeang, mempertanyakan rencana pemerintah mengubah KPBPB Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Batam.
“Sebelum diputuskan, kenapa diubah menjadi KEK, apa kegagalan FTZ? Kalau BP dibubar, mungkin kami mengerti alasannya. Tapi kalau diubah jadi KEK, bagaimana inkonsistensi negara,” katanya.
UU KPBPB berbunyi pelaksanaan FTZ berlangsung selama 70 tahun, sementara UU KEK tidak mengatur masa berlakunya.
Pengusaha berharap bila pun pemerintah akan mengubah, tidak menjadikan Batam sebagai KEK.
Pengusaha Batam, Silalahi, juga menolak Batam dijadikan KEK karena kemunduran.
Sebelumnya, di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan rencana pemerintah membubarkan BP Kawasan Batam.
Ia mengatakan rencana pembubaran BP Kawasan Batam dalam proses finalisasi di tingkat teknis pemerintah termasuk di antaranya rencana pembentukan Dewan Kawasan.
Ia mengatakan pembubaran BP Batam untuk menghindari dualisme pengelolaan kawasan dan menjamin kepastian hukum bagi para pengusaha yang berinvestasi di wilayah tersebut. (*)