Purwokerto, Jubi – Penutupan lokalisasi bisa menjadi bom waktu dan memicu bahaya laten yang dapat meresahkan masyarakat, kata anggota Sekretaris Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama.
“Saya membaca ‘running text’ di salah satu televisi swasta yang menyebutkan Indonesia menargetkan bebas lokalisasi pada 2019,” katanya, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (4/3/2016).
Dia menilai target tersebut bagus dalam rangka pembenahan namun tetap harus melihat kearifan lokal.
Dia mencontohkan lokalisasi Gang Sadar di Baturraden, Kabupaten Banyumas.
Banyumas jangan disamakan dengan Kalijodo di Jakarta maupun Dolly di Surabaya.
“Banyumas khususnya Purwokerto merupakan kota pelajar. Di sana ada 10 perguruan tinggi, dua di antaranya perguruan tinggi negeri,” katanya.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Purwokerto itu rentan terhadap praktik prostitusi terselubung atau laten.
“Kalau dia (pekerja seks komersial, red.) masuk ke rumah-rumah kos, melakukan praktik prostitusi terselubung, kan repot. Kalau kita ikut-ikutan menutup lokalisasi bisa menjadi bom waktu, hanya mengalihkan permasalahan, kelihatannya di sana (bekas lokalisasi, red.) tidak ada tapi ternyata menyebar,” katanya.
Jika praktik prostitusi terselubung yang muncul pascapenutupan lokalisasi, pengawasannya akan lebih sulit dilakukan dibanding dengan pengawasan saat masih ada lokalisasi.
Adanya lokalisasi, orang-orang yang ‘doyan’ pasti akan datang ke sana sehingga mudah terpantau.
Akan tetapi jika lokalisasi ditutup dan muncul praktik prostitusi terselubung, lanjut dia, orang yang ‘doyan’ maupun setengah-setengah tetap berusaha mencarinya dengan berbagai dalih sehingga sulit terpantau.
Praktik prostitusi terselubung di Banyumas sudah marak meskipun lokalisasi Gang Sadar belum ditutup.
“Berdasarkan pengamatan saya, praktik prostitusi terselubung di Banyumas terbagi menjadi berbagai segmen, dari yang paling murah hingga kelas atas. Bahkan ada PSK yang sampai menyewa mobil dan tinggal di perumahan demi meningkatkan segmen pasarnya,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Selain itu, kata dia, ada juga beberapa PSK yang mencoba meningkatkan segmen dengan mengaku-aku berkuliah di salah satu perguruan tinggi namun setelah ditanya secara detail seperti jurusan dan beberapa nama dosennya ternyata salah semua.
“Bahkan, saya juga sempat bertemu seorang PSK yang mengaku masih berstatus sebagai pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan di Purwokerto. Setelah saya cek dengan menanyakan kepada kepala sekolahnya, ternyata perempuan itu tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah itu,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat memrihatinkan dan dapat merugikan perguruan tinggi maupun sekolah yang disebut-sebut oleh PSK demi meningkatkan segmen pasar.
Terkait hal itu, dia menyatakan setuju dengan rencana penutupan lokalisasi di setiap daerah khususnya Purwokerto namun harus benar-benar dipikirkan dampak dan solusi pascapenutupannya karena tidak menutup kemungkinan mantan PSK-nya akan pindah ke daerah lain.
