Jayapura, Jubi – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Lanny Jaya menolak penerapan sistem noken pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 di pegunungan tengah Papua khususnya di daerah itu.
“Kami menolak penggunaan sistem noken di pegunungan tengah, khususnya di Lanny Jaya,” kata Ketua LMA Lanny Jaya Urnom Tias Kogoya, di Jayapura, Papua, Senin (14/3/2016).
Menurut dia, penggunaan sistem noken telah membodohi masyarakat dalam era demokrasi pada pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga hal itu patut diperhatikan agar pada Pilkada Serentak 2017 tidak terjadi lagi seperti pemilu legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu lalu.
“Sistem noken tidak mewakili suara rakyat, karena tidak memberikan pembelajaran politik tetapi yang ada adalah membuat masyarakat bodoh dan terjadi konflik,” kata Urnom Tias Kogoya pula.
Secara terpisah, Been Kogoya, putra pegunungan tengah Papua yang bergelar doktor, berpendapat bahwa sistem noken merupakan peninggalan demokrasi era lama yang masih terus diterapkan, sehingga hal itu perlu dihapus pada Pilkada Serentak 2017 nanti.
“Sistem noken itu sebenarnya digunakan saat partai di Indonesia masih sedikit, pada era lama, tapi masih terus dipakai di pegunungan tengah Papua. Padahal pada era reformasi dan demokrasi saat ini, masyarakat ingin diajarkan berpolitik dengan baik dan benar,” katanya.
Tapi herannya, kata dia, sistem noken masih terus digaungkan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan kekuasaan dengan cara tidak elegan, elit politik di Papua juga terkesan diam, memberikan arah dan jalan yang salah bagi masyarakat Papua khususnya di pegunungan.
“Ini harus segera disikapi oleh KPU, Bawaslu, Panwas, Polda, dan pihak berkompeten termasuk pemerintah dan para wakil rakyat. Sampai kapan sistem noken akan digunakan. Ini namanya pembodohan politik, rakyat Papua tidak akan berkembang kalau caranya seperti ini,” katanya lagi.
KPU, kata dia, sudah seharusnya melakukan sosialisasi bahwa sistem noken tidak lagi diperbolehkan pada Pilkada Serentak 2017, karena dengan cara pemilihan secara langsung, rakyat bisa memilih pemimpinnya dengan baik.
“Jika tidak, konflik horisontal dengan kepentingan elit politik akan korbankan rakyat. Cukup hal ini terjadi di Puncak, Tolikara, dan Yahukimo pada beberapa waktu lalu. Partai politik juga harus mendorong hal ini, termasuk wakil rakyat, jangan hanya diam, tapi ketika dirugikan baru bersuara minta keadilan,” katanya.
Pada 2017, sebanyak 17 kabupaten dan satu kota di Papua akan melaksanakan pilkada serentak, salah satunya Kabupaten Lanny Jaya. (*)