Sentani, Jubi – Lembaga Missi Reclaseering Republik Indonesia (LMRI) Provinsi Papua mengapresiasi penandatanganan pakta integritas tentang minuman keras (miras).
Namun menurut Komandan LMRI Papua, Imam Syafei hal itu harus melibatkan semua komponen.
“Dalam penerapannya semua komponen masyarakat, organisasi dan LSM yang ada dilibatkan dalam penerapan peraturan daerah tersebut,” katanya di Sentani, Jayapura, Jumat (1/4/2016).
Menurutnya, miras ini seperti wanita cantik yang selalu diperebutkan. Dalam tiap acara orang dimungkinkan meneguk miras, menyanyi, dan lain-lain.
“Segala sesuatu yang di lakukan tanpa ada miras sepertinya yang bersangkutan kurang percaya diri untuk melaksanakan apa yang ingin dilakukannya. Padahal, imbas dari apa yang dilakukan selalu berujung kepada hal yang merugikan banyak orang,” katanya.
Ia bahkan meminta adanya kesatuan tugas (satgas) yang merangkul semua organisasi kepemudaan, masyarakat dan lembaga non pemerintah untuk bekerja sama dalam memberantas peredaran miras.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitau mengatakan pemerintah harus merespons dengan cepat apabila ada dampak dari pasca penutupan miras di daerah tersebut.
“Jangan lupa, karena ada miras yang diproduksi sendiri oleh masyarakat yang kita kenal dengan milo dan oplosan. Ini dampak yang harus diperhitungkan juga,” kata Edison. (Engel Wally)