Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua kembali mengingatkan pemerintah kabupatan dan kota untuk tidak lagi memberikan ataupun memperpanjang izin penjualan minuman beralkohol (minol).
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (31/5/2016) mengatakan mulai saat ini semua pihak harus bersatu memberantas Minol di Papua. “Kami minta para bupati dan wali kota bisa implementasikan pakta integritas tentang pelarangan miras di Papua, yang tentunya ditopang oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2013,” katanya.
Menurut Wakerkwa, untuk menyelamatkan orang asli Papua dari pengaruh Minol atau miras, pemerintah provinsi telah membuat gebrakan baru. Untuk itu semua pihak harus benar benar miliki komitmen.
“Saya pikir ini langkah luar biasa yang telah diambil oleh Gubernur Papua, sehingga kami harapkan ini dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia tegaskan, operasi terhadap peredaran dan penjualan Minol di setiap distributor maupun pedagang akan terus digalakkan.
“Tim akan terus turun untuk melakukan pengecekan, jika sampai tidak sesuai dengan data yang ada pada kami, maka kami akan mengambil stok lebih untuk dimusnahkan,” kata Wakerkwa.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Alex Korwa mengaku, pihaknya akan tetap turun lapangan mengecek data-data terkait stok miras di setiap distributor maupun pedagang.
“Selaku koordinator lapangan kami akan tetap turun, kami berharap pengusaha dan penjual patuh, dimana jika ada peningkatan dari data-data itu (data stok miras,red) maka yang naik akan kami ambil
semua,” kata Korwa.
Dia menambahkan dampak positif dari operasi miras sudah kelihatan, dimana beberapa tempat mulai tertib dalam artian tidak ada lagi masyarakat yang mengkonsumsi Minol.
“Di kompleks yang saya tingal itu anak-anak yang biasa minum mabuk dan duduk di jalan sudah mulai berkurang, begitu juga di daerah lain, sehingga kami harapkan ini juga menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya. (*)