Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh Kerryn Baker, ANU
Tahun lalu merupakan masa perubahan yang besar bagi Kepulauan Pasifik, dengan kepemimpinan baru, kemitraan baru, dan bahkan kemungkinan untuk dibentuknya negara-negara baru, semuanya bercampur dalam satu tahun. Satu hal yang masih sama adalah ancaman berkelanjutan dari perubahan iklim, dimana 2019 berakhir sebagai tahun yang mengecewakan bagi aktivis perubahan iklim Pasifik.
Pada 2019, beberapa transisi kepemimpinan politik terjadi di seluruh kawasan ini. Di Papua Nugini, Perdana Menteri Peter O’Neill – kepala pemerintah terlama kedua dalam sejarah negara itu – digulingkan pada Mei. Ia digantikan oleh mantan menteri keuangannya, James Marape.
Pada September, Perdana Menteri Tonga, ‘Akilisi Pōhiva, meninggal dunia. Setelah kematiannya, ada perubahan besar dalam dunia politik Tonga dengan munculnya parpol baru People’s Party, yang dipimpin oleh penerus Pōhiva, Perdana Menteri Pohiva Tu’i’onetoa.
Pemilihan umum di beberapa negara lainnya di Pasifik juga mendatangkan lebih banyak perubahan. Di Federasi Mikronesia (FSM), Peter Christian kehilangan kursi kepresidenannya ketika dia tidak terpilih kembali di Pohnpei. Presiden Nauru yang sebelumnya, Baron Waqa, juga keluar dari politik setelah kehilangan kursinya pada Agustus 2019. Tuvalu juga memiliki perdana menteri yang baru setelah Kausea Natano mengambil jabatan itu mengusul pemilu September 2019.
Sementara Nitijela (sebutan untuk parlemen) Kepulauan Marshall tidak akan memilih presiden baru untuk masa jabatan yang akan datang sampai pertengahan Januari, dalam pemilu yang diadakan pada November ada pergeseran kekuasaan dari pemerintah saat ini, yang dipimpin oleh Hilda Heine, ke kubu oposisi. Setelah pemilu di Kepulauan Solomon pada April, sejarah terulang kembali ketika Manasseh Sogavare kembali mendapatkan jabatan perdana menteri untuk keempat kalinya. Namun tidak lama setelah itu pemerintahannya goyah setelah keputusannya untuk mengakui Tiongkok menuai kecaman kabinet.
Meskipun wajah kepemimpinan politik berubah, politik masih sangat didominasi laki-laki di negara-negara berdaulat di kawasan ini. Jumlah perempuan dalam pemerintah nasional tetap sama setelah pemilu di FSM (nol), Nauru (dua perwakilan), dan Tuvalu (satu perwakilan). Dalam pemilu Kepulauan Marshall, jumlah perempuan yang terpilih turun, dari tiga menjadi dua orang, dan ada kemungkinan besar kepala pemerintah perempuan pertama di Kepulauan Pasifik, Hilda Heine, akan kehilangan posisinya. Di Kepulauan Solomon, keterwakilan perempuan berada pada titik pencapaian tertinggi sepanjang sejarah dengan tiga anggota parlemen perempuan menjabat (6 %).
Tiongkok terus menambah kekuatannya di wilayah ini. Pada September lalu, Taiwan kehilangan sekutu terbesarnya di Pasifik saat Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengumumkan bahwa pemerintahnya akan mengakui Tiongkok secara resmi. Meski perubahan ini sudah diprediksikan, pergantian itu mendatangkan kritik di Kepulauan Solomon, dan menyebabkan perpecahan di dalam pemerintah. Tidak lama kemudian, pemerintah Kiribati juga memilih untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Taiwan masih memiliki empat sekutu di Pasifik, tetapi hilangnya Kepulauan Solomon dan Kiribati secara berturut-turut merupakan pukulan yang berat.
Mungkin agenda yang paling penting di wilayah ini pada 2019 adalah referendum Bougainville yang sudah lama dinanti-nantikan. Hasilnya adalah mayoritas orang-orang Bougainville memilih untuk kemerdekaan dari PNG. Dengan jumlah pemilih terdaftar yang berpartisipasi mencapai sekitar 85%, 97,7% darinya memilih untuk merdeka, sementara hanya 1,7% memilih tetap di bawah PNG dengan pengaturan otonomi yang lebih besar. Meski hasil ini memuaskan, referendum itu tidak mengikat, akan ada negosiasi antara pemerintah Bougainville dan PNG untuk menentukan status politik Bougainville ke depannya.
Pemilihan Bougainville hanyalah salah satu dari serangkaian referendum mengenai penentuan nasib sendiri yang akan diadakan di wilayah Pasifik. Pada Oktober 2019, tanggal referendum Kaledonia Baru kedua ditetapkan. Menyusul referendum pertama November 2018 lalu, dimana 57% memilih untuk ‘tidak’ merdeka, ada ketentuan mengenai pelaksanaan dua referendum lagi yang harus diadakan sebelum 2022. Referendum berikutnya akan diadakan pada 6 September 2020. Di negara bagian Chuuk di Federasi Mikronesia, referendum serupa – yang telah ditunda beberapa kali – telah dijadwalkan Maret 2020.
Dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) 2018 di Nauru, Deklarasi Boe membarui definisi keamanan regional, mengakui perubahan iklim sebagai ‘satu-satunya ancaman terbesar terhadap penghidupan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik’. Pemimpin-pemimpin negara-negara kepulauan kecil, termasuk perdana menteri Tuvalu saat itu Enele Sopoaga, yang lalu menjadi tuan rumah PIF 2019, mengantisipasi PIF 2019 dengan harapan besar akan ada pernyataan tegas tentang aksi perubahan iklim.
Bagi beberapa pihak, hasil PIF 2019 mengecewakan. Komunike yang final telah menghapuskan semua rujukan pada batu bara, meskipun ‘krisis perubahan iklim’ bisa dipertahankan setelah ada indikasi awal bahwa frasa itu mungkin juga akan dikeluarkan. Sopoaga mengungkapkan, “Saya rasa kita harus bekerja lebih banyak lagi untuk masyarakat kita.”
Sementara Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama menegaskan, “Bahasa perubahan iklim yang tidak tegas membawa konsekuensi yang nyata – seperti rumah, sekolah, masyarakat, dan situs pemakaman leluhur yang tergenang air.”
Tahun 2019 berakhir dengan satu lagi kesempatan dalam mendesak agar ada aksi perubahan iklim, selang pertemuan COP25 di Madrid. Perwakilan delegasi dari Pasifik dalam pertemuan tahunan itu kompeten dan mengungkapkan frustasi yang dirasakan akibat ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan secara global mengenai mengurangi emisi karbon. Perubahan iklim tetap menjadi ancaman eksistensial bagi Kepulauan Pasifik, dan topik yang sensitif dalam hubungan dengan pemain lainnya, termasuk Australia.
Apa yang akan dibawa pada 2020 untuk kawasan ini? Pemilu semakin mendekat di Vanuatu, Kiribati, Niue, dan Palau, serta Selandia Baru. Dengan dua referendum untuk menentukan nasib sendiri, dan dimulainya negosiasi tentang status Bougainville ke depannya, masalah kedaulatan secara politik akan menjadi prioritas utama dalam agenda Pasifik. Mengingat apa yang terjadi selama 2019, negara-negara besar lainnya di wilayah ini akan mencari cara untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok yang terus menguat. Sementara pemimpin-pemimpin Pasifik akan terus berharap ada tindakan global yang lebih konkret tentang perubahan iklim. (East Asia Forum)
Kerryn Baker adalah peneliti dalam bidang Politik Pasifik di The Australian National University.
Editor: Kristianto Galuwo
The post Isu perubahan iklim Pasifik mandek pada 2019 appeared first on JUBI.