Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua atau DPRP, Jhony Banua Rouw ingin Menteri Pendidikan tidak menyamakan kebijakan pendidikan di Papua dengan wilayah lain di Indonesia.
Pernyataan itu dikatakan Jhony Banua Rouw terkait rencana Menteri Pendidikan mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia.
Ia mengatakan, kebijakan pendidikan yang diterapkan di Papua mesti berbasis kearifan lokal dan melihat kondisi wilayah.
“Sebelum Menteri Pendidikan memutuskan pemberlakukan kurikulum baru saya akan temui beliau. Kalau tidak ketemu di Papua, saya akan ke Jakarta bertemu beliau. Membicarakan bagaimana pembangunan pendidikan di Papua ke depan,” kata Jhony Banua Rouw, Selasa (7/1/2020).
Katanya, sistem pendidikan yang sama tidak dapat diterapkan di semua wilayah di Papua. Misalnya saja pemberlakukan lima hari belajar, yang dimulai pukul 07.00 – 17.00. Sistem ini tidak dapat diterapkan di wilayah pedalaman Papua.
“Di wilayah Kota mungkin bisa, tapi di kampung tidak mungkin. Di pedalaman, jarak sekolah dengan rumah siswa cukup jauh. Kalau pulang sekolah jam lima sore, jam berapa siswa akan tiba di rumahnya. Waktunya habis di jalan. Kembali ke rumah mesti mengerjakan pekerjaan rumah. Besok bangun pagi-pagi jalan kaki ke sekolah. Betapa capeknya siswa ini,” ujarnya.
Selain itu, ketika bertemu Menteri Pendidikan nantinya, Jhony Banua Rouw juga menyatakan akan meminta pemeritah pusat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua membangun sekolah berpola asrama di setiap distrik, dan subsidi tenaga pendidik.
“Hingga kini Papua masih kekurangan guru terutama di kampung-kampung. Saya akan hearing dengan para kepala sekolah, terutama tingkat SMA. Apa yang mereka rasakan itulah yang kami tampung dan kami sampaikan ke Menteri terkait perubahan kurikulum pendidikan nantinya,” ucapnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
The post Ketua DPRP ingin kebijakan pendidikan di Papua berbasis kearifan lokal appeared first on JUBI.