Papua No. 1 News Portal | Jubi
Manokwari, Rabu – Pemerintah Provinsi Papua Barat masih kekurangan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang dibutuhkan untuk memperkuat kinerja Inspektorat. Masalah itu disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu (15/1/2020).
Menurut Gubernur Dominggus Mandacan, berbagai kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah membutuhkan pengawasan. Pengawasan itu antara lain dibutuhkan dalam hal pengadaan barang dan jasa, maupun pemberian hibah dan bantuan sosial.
“Pengawasan dibutuhkan agar seluruh program itu terlaksana, tepat sasaran. [Pengawasan juga dibutuhkan untuk memastikan program itu] tidak bermasalah dari sisi administrasi, pelaksanaan, hingga pelaporanya,” kata Mandacan.
Mandacan ingin inspektorat berperan maksimal dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi, ia menyadari jumlah tenaga PPNS di inspektorat masih kurang. Selain kekurangan sumber daya manusia, Mandacan menyatakan Papua Barat memiliki daerah yang sulit dijangkau.
“Kegiatan pemerintah itu bukan hanya di kantor dinas. Ada [kegiatan] di kampung, kepulauan, hingga pedalaman. Kalau tidak dikontrol, kita [kesulitan untuk] tahu program tadi terlaksana secara secara baik atau tidak,” ujar Mandacan.
Menurutnya, sejumlah wilayah tertentu juga harus dijangkau dengan kendaraan khusus. “Di Jawa, pemerintah bisa memanfaatkan [kendaraan] roda empat bisa sampai ke lokasi. Di Papua Barat, [kendaraan] roda empat tidak cukup. Ada daerah yang harus ditempuh dengan perahu bahkan harus dengan jalan kaki. Ada juga yang [hanya dapat dijangkau dengan] pesawat,” katanya.
Mandacan menyatakan pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat tahun 2018 telah diprioritaskan untuk mengangkat pegawai honorer. Ia berharap pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat periode berikutnya akan dapat mengatasi kekurangan PPNS itu.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
The post Papua Barat kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil appeared first on JUBI.