Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengatakan pengelolaan program Jembatan Udara dari pemerintah pusat pada 2020, diserahkan kepada koperasi di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerindag).
Pasalnya, kata bupati, sejak program tersebut digulirkan, tidak memberi manfaat bagi masyarakat khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP), baik dari segi harga maupun penyalurannya.
“Program Jembatan Udara ini sejak 2017, selama saya masih menjadi wakil bupati tidak pernah lihat dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga saya menghentikannya, dimana hal ini juga sesuai hasil pandangan beberapa fraksi DPRD, yang meminta untuk dicabut dan dikembalikan di bawah kendali pemerintah daerah,” kata Banua, di Wamena, Senin (10/2/2020).
Lanjutnya, hal itu berkaitan pula dengan adanya rencana aksi penyampaian aspirasi sejumlah pengusaha OAP pada Senin (10/2/2020), di Disnakerindag Jayawijaya, yang difasilitasi oleh aparat keamanan. Pengusaha OAP merasa tidak dilibatkan dalam program Jembatan Udara, untuk itu mereka ingin bertemu dengan pemerintah daerah.
“Untuk sementara kami hentikan pengendaliannya dari tiga perusahaan yang selama ini menanganinya, yang dipegang pengusaha OAP. Saya bukannya ingin mematikan pengusaha OAP, hanya ingin menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat dan benar-benar dirasakan,” kata Banua.
Bupati menambahkan, selama ini laporan tentang program Jembatan Udara, tidak pernah disampaikan ke pemimpin daerah baik penjualannya, peruntukannya, sampai harga jual.
Sementara itu, Abner Abnawas selaku pimpinan PT Abeka Papua Mandiri Sejahtera, yang menangani program Jembatan Udara sejak 2016-2019, mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang menghentikan penanganan program tersebut.
“Jujur kami kecewa. Kami penggagas program ini, tetapi kami seakan dibuang begitu saja. Memang tidak ada pemutusan, tetapi posisi kami mengambang,” katanya.
Lanjutnya, ia bersama PT Ninurwakur merupakan perintis dan penggagas program Jembatan Udara untuk wilayah Pegunungan Tengah Papua sejak 2016.
Abner mengaku, menyoal selama ini pihaknya tidak pernah menyampaikan laporan, hal itu keliru karena setiap tahun laporan selalu disampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini ke Disnakerindag.
“Begitu juga jika ada informasi yang menyebutkan bahwa kami jual barang bersubsidi dengan harga yang mahal, itu tidak benar. Informasi itu sepihak karena laporan setiap tahunnya kami sampaikan,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
The post Pengelolaan program ‘Jembatan Udara’ diserahkan ke koperasi Disnakerindag Jayawijaya appeared first on JUBI.