Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI Perwakilan Papua, Paula Hendry Simatupang, bersama tim berkunjung ke Kabupaten Tolikara, Papua, pada Kamis (13/2/2020).
Kunjungan tim BPK RI Perwakilan Papua itu dalam rangka memberikan arahan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tolikara, terkait opini atas kewajaran dari Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Menurut catatan BPK RI perwakilan Papua, perbaikan di masa mendatang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan, seperti kas di bendahara yang pengeluarannya belum tertib, sejumlah belanja daerah yang belum dipertanggungjawabkan, dan pengelolaan aset maupun persediaan yang belum tertib.
“Makanya pada kesempatan ini saya berpesan agar semua pimpinan OPD berlomba-lomba membuat laporan keuangan tersaji sebagaimana mestinya. Apalagi Kabupaten Tolikara belum pernah mendapat opini WTP, karenanya saya imbau terus bekerja dan berusaha mencapai hasil terbaik,” kata Paula, lewat rilis Diskominfo Tolikara yang diterima Jubi, Jumat (14/2/2020).
Paula mengatakan Kabupaten Tolikara yang sudah menginjak 17 tahun sejak dimekarkan dari kabupaten induk Jayawijaya pada 2002, dianggap sebagai kabupaten yang sudah dewasa.
“Karena itu, semua hasil laporan keuangan harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), namun hal ini belum pernah dicapai,” katanya.
Paula juga meminta Sekda Tolikara selaku pengendali kepegawaian dan administrasi keuangan daerah, segera membentuk tim khusus dan bekerja mandiri menyelesaikan apa saja yang belum tuntas.
“Menyelesaikan semua laporan keuangan dengan tuntas, apabila laporan keuangan belum rampung jangan beranjak ke berikutnya, tetapi tuntaskan dulu yang sebelumnya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Tolikara, Anton Warkawani, meminta pimpinan OPD dan bendahara selalu berada di tempat tugas, sehingga sewaktu tim BPK meminta laporan hasil penggunaan anggaran, bisa diberikan keterangan yang jelas dan semua dapat berjalan sesuai harapan.
“Pemeriksaan awal ini untuk memotret semua laporan hasil penggunaan, nanti ada tahap kedua itu pemeriksaan terperinci. Karena itu semua pimpinan OPD dengan bendahara harus selalu berada di tempat,” tegas Sekda.
Rencananya tim BPK RI Perwakilan Papua akan berada di Karubaga, ibu kota Tolikara, selama 20 hari ke depan untuk memeriksa laporan hasil penggunaan keuangan. Tim BPK RI Perwakilan Papua ini beranggotakan empat orang. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
The post BPK RI dorong Pemkab Tolikara mengejar predikat opini WTP appeared first on JUBI.