Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komnas HAM perwakilan Papua menilai manajemen PT Freeport Indonesia dan Badan Intelijen Negara atau BIN lalai, sehingga kelompok bersenjata yang menyatakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), dapat masuk ke area perkantoran PT Freeport Indonesia.
Pernyataan itu dikatakan kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey melalui telepon selulernya kepada Jubi, Kamis (2/4/2020), terkait penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Kuala Kencana pada Senin (30/3/2020) siang.
Penembakan tersebut menewaskan satu karyawan PT Freeport Indonesia berkewarganegaraan Selandia Baru, dan melukai dua karyawan lain yang merupakan warga Negara Indonesia.
“Kalau memang benar di area perkantoran PT Freeport tidak ada pos keamanan, itu kelalaian manajemen PT Freeport. Padahal kita tahu Freeport ini menerapkan standar security yang tinggi. Mestinya manajemen PT Freeport merekomendasikan kepada satuan-satuan tugas yang ada di Mimika, untuk mengamankan area perkantorannya,” kata Frits Ramandey.
Frits Ramandey juga menilai, ada ketidaksinkronan atau kelemahan koordinasi intelijen yang dikoordinir oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Karena sebelumnya, pihak TPN/OPM telah memperingatkan jika PT Freeport Indonesia menjadi target dalam operasi-operasi TPN/OPM di wilayah Timika.
“TPN/OPM akan menggerakkan seluruh kekuatannya ke Freeport. Sudah ada peringatan, mestinya harus diantisipasi. Selain oleh Satgas Namengkawi, juga intelijen mesti memonitoring pergerakan kelompok ini. Makanya, saya melihat ada kelemahan dalam koordinasi intelijen yang dikoordinir oleh BIN,” ujarnya.
Selain itu kata Ramandey, tidak boleh ada terlalu banyak Satuan Tugas (Satgas) di wilayah itu. Jangan lagi ada Satgas di luar Satgas Namengkawi. Semua Satgas yang bertugas di Mimika mesti di bawah koordinasi Satgas Namengkawi yang dinilai cukup maksimal dalam melakukan pengamanan selama ini.
“Semua satuan tugas, Satgas apapun bentuknya harus ada di bawah kendali Kapolda dan Pangdam sebagai komando teritori di wilayah Papua,” ucapnya.
Sehari sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan, tidak ada pos keamanan di sekitar tempat kejadian perkara penembakan di Kuala Kencana, Timika.
“Bahkan tidak dipagar sehingga memudahkan siapapun yang ingin masuk ke kawasan itu tanpa melalui gerbang utama,” kata Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Menurutnya, situasi itu dimanfaatkan kelompok bersenjata masuk ke area perkantoran PT Freeport Indonesia, melalui jalan setapak dan melakukan penembakan dari jarak yang relatif dekat. (*)
Editor: Edho Sinaga