Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan, penyerangan terhadap warga sipil akan melemahkan perjuangan pembentukan suatu negara.
Pernyataan itu dikatakan kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey terkait penembakan terhadap tiga karyawan PT Freeport Indonesia oleh kelompok bersenjata, di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika pada Senin siang (30/3/2020).
Dalam penyerangan ke area perkantoran PT Freeport Indonesia, yang dilakukan kelompok yang mengklaim sebagai Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) itu, seorang karyawan PT Freeport Indonesia berkewarganegaraan Selandia Baru tewas ditembak di bagian dada sebelah kiri.
Dua karyawan lain yang merupakan warga Negara Indonesia, juga mengalami luka tembak.
“Kita sayangkan yang diserang adalah pekerja atau warga sipil. Dalam tujuan perjuangan membentuk suatu negara, itu dapat menarik perhatian. Akan tetapi melemahkan perjuangan. Di seluruh dunia, perjuangan dengan kekerasan tidak akan mendapat simpati, dukungan atau perhatian dalam mekanisme HAM. Kekerasan atau pembunuhan terhadap warga sipil, tidak dibenarkan dalam mekanisme HAM,” kata Frits Ramandey melalui sambungan telepon selulernya kepada Jubi, Kamis (2/4/2020).
Menurutnya, pekerja yang menjadi korban penembakan tak ada kaitannya dengan masalah manajemen dan sistem dalam PT Freeport Indonesia. Para pekerja ini hanya bertanggungjawab terhadap manajemen perusahaan, sesuai pekerjaannya masing-masing.
“Para pekerja itu tak ada kaitannya dengan konflik antara para pihak tertentu, dan tidak berkonflik dengan pihak lain. Sangat disayangkan dan tidak dibenarkan kalau mereka yang diserang,” ujarnya.
Akan tetapi kata Ramandey, selama ini ada tradisi di kalangan kelompok bersenjata di Papua, ketika ada di antara anggota mereka tewas ditembak aparat kemanan, maka kelompok tersebut akan berusaha melakukan pembalasan.
“Misalnya ada anak buahnya empat orang yang tertembak oleh aparat keamanan, maka yang memegang komando operasi dan kelompoknya akan berusaha mencari empat orang lain untuk dijadikan korban. Kalau tidak akan dikenakan denda secara tradisional (adat) dan lainnya. Tapi kejadian itu menjadi peringatan untuk satuan-satuan tugas yang ada di sana,” ucapnya.
Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebby Sambon mengatakan Komando Nasional TPNPB minta seluruh karyawan PT Freeport Indonesia mengosongkan areal tambang PT Freeport Indonesia.
TPNPB menyatakan akan melanjutkan perang di kawasan itu, untuk memaksa PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi.
“Kami TPNPB dibawah Pimpinan Jenderal Goliath Tabuni minta kepada karyawan PT Freeport, segera tinggalkan areal perusahaan. Jika tidak mengindahkan pernyataan TPNPB, maka nyawa anda kami tidak tanggungjawab,” tulis Sambom dalam siaran pers yang diterima Jubi, Selasa (31/3/2020).
TPNPB meminta juga pemerintah Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat segera memulangkan warga negara mereka yang berada di areal tambang PTFI.
TPNPB menyatakan akan menembak mobil dan bus karyawan PTFI, karena tuntutan mereka terus diabaikan manajemen PTFI. (*)
Editor: Edho Sinaga