| Papua No.1 News Portal | Jubi
Honiara, Jubi - Pihak Kepolisian di Kepulauan Solomon akan dibawa ke pengadilan setelah menyita alat pelindung diri (APD) yang disumbangkan oleh Taiwan ke salah satu provinsi di negara itu.
Polisi mengklaim bahwa kiriman dari kementerian luar negeri di Taipei itu mencurigakan karena paket ditujukan kepada seorang warga biasa, dan karena tidak ada hubungan bilateral antara Honiara dan Taipei.
Tetapi Gubernur Provinsi Malaita, Daniel Suidani, menegaskan bantuan itu murni merupakan bantuan kemanusiaan dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan luar negeri negara itu.
Suidani mengungkapkan bahwa mereka sudah beberapa kali meminta polisi untuk mengklarifikasi alasan penyitaan, tetapi mereka tidak kunjung menerima tanggapan apa-apa.
“Kita sekarang membawa perkara ini ke pengadilan tinggi untuk mencari tahu apa yang benar dan apa yang salah,” kata Daniel Suidani.
“Apa yang telah kita lakukan dengan Taiwan itu dengan alasan kemanusiaan. Menurut kita lebih dari 200 negara di dunia ini yang tidak mengakui Taiwan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Taiwan,” tegas Suidani.
Sementara itu, pemimpin blok oposisi, Matthew Wale, mengecam penyitaan bantuan kemanusiaan itu.
Wale menambahkan bahwa tuduhan lainnya, dimana jaksa agung dikatakan telah memerintahkan penyitaan itu dengan alasan bantuan itu ‘bertentangan dengan keputusan pemerintah’ itu sangat ‘memalukan.
“Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang serius, apakah Keadaan Darurat ini tentang Covid-19, atau tentang permainan politik?” tambah Wale.
Dia juga mempertanyakan mengapa pembeslahan itu tidak diumumkan selama satu minggu. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
↧