Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sejumlah 194 imam diosesan dan imam tarekat Katolik dari lima keuskupan di Tanah Papua menilai berbagai kekerasan yang dialami orang asli Papua sejak 58 tahun lalu bukan dilatarbelakangi kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berbagai kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia itu lebih dilatarbelakangi kepentingan orang atau kelompok elit tertentu untuk menguasai sumber daya alam Papua.
Pernyataan sikap 194 pastor Katolik dari empat keuskupan di Provinsi Papua dan satu keuskupan di Provinsi Papua Barat itu disampaikan dalam keterangan pers di Aula Paroki Kristus Terang Dunia, Waena, Kota Jayapura, Papua, Kamis (11/10/2021). Pernyataan sikap itu disampaikan sebagai keprihatinan mereka atas terus berlanjutnya kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat Papua.
Pastor John Bunay yang membacakan pernyataan sikap bersama 194 Pastor Katolik itu mengutip kajian Koalisi Bersihkan Indonesia yang menemukan dugaan keterlibatan sejumlah jenderal militer dan pejabat publik dalam berbagai bisnis di Papua. Koalisi Bersihkan Indonesia itu beranggotakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute.
Baca juga: Komnas HAM turunkan tim ke Kiwirok, Pegunungan Bintang
“Ternyata ada gurita bisnis untuk kepentingan orang atau keluarga tertentu, dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” kata Pastor John Bunay saat membacakan pernyatakan sikap itu.
Para pastor juga merujuk kajian Direktur Lokataru, Haris Azhar yang menilai konflik dan operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua, merupakan upaya terselubung melindungi kepentingan sekelompok elit yang ingin menguasai potensi emas di Blok Wabu. Kajian Haris Azhar itu menduga kelompok elit itu termasuk sekelompok jenderal dan purnawirawan militer seperti Luhut Binsar Pandjaitan.
“Sementara, warga Papua hanya menjadi korban. Warga Papua sering menjadi korban, atau daerah yang menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam tanpa keadilan dan transparansi. Banyak warga yang jadi ‘korban tipu-tipu’, kata orang Papua,” demikian pernyataan sikap para Pastor.
Baca juga: Yan Mandenas: Jika benar penembakan dilakukan aparat keamanan, tidak profesional
Para pastor juga merujuk pernyataan Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang. Dalam diskusi daring Koalisi Bersihkan Indonesia pada 8 Oktober 2021, Merah mengatakan bahwa sedikitnya ada 17 nama elite politik. Sejumlah enam di antaranya memiliki latar belakang militer, purnawirawan, prajurit, serta jenderal berbintang tinggi. Empat di antaranya adalah mantan Menteri dan Menteri yang masih aktif.
Demi mengamankan kepentingan bisnisnya, para elit itu memperalat anggota TNI, Polril, Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang bertugas di seluruh Tanah Papua, khususnya di wilayah kegiatan bisnis kelompok elit itu. Para elit itu memperalat aparat keamanan negara untuk menjalankan misi para elit, dengan mengatasnamakan ideologi dan keamanan nasional.
Sejumlah 194 Pastor Katolik itu menyeru semua anggota TNI/Polri untuk menyadari bahwa mereka diperalat kepentingan para elit. “Sadarilah, masyarakat sudah tahu bahwa konflik dan operasi militer yang sedang terjadi adalah suatu upaya terselubung untuk melindungi kepentingan sekelompok elit di Indonesia, demi menguasai dan menikmati sumber daya alam yang ada,”ungkap para pastor
Baca juga: Masyarakat Intan Jaya sampaikan penolakan penambangan di Blok Wabu ke DPR Papua
Para pastor prihatin dan berharap anggota TNI, Polri, BIN, BAIS yang menjalankan tugas negara mau merefleksikan tugasnya. Apakah benar mereka menjalankan misi negara, atau menjalankan misi kelompok tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara.
“Kami kagum mempunyai anggota TNI, Polri, BIN, BAIS sebagai kekuatan untuk melindungi negara dan masyarakat dari ancaman negara lain. Tetapi jangan sampai kalian dipakai sebagai selubung untuk membinasanakan rakyat demi memperlancar operasi perusahaan tambang yang terkait dengan purnawirawan militer, termasuk mereka yang namanya disebut oleh Koalisi Bersihkan Indonesia,” demikian pernyataan bersama para pastor Katolik.
Para pastor prihatin dan menyesal jika para aparat keamanan itu bekerja hanya untuk kepentingan sejumlah orang atau kelompok elit, dan bukan bekerja untuk kepentingan Negara. Para pastor juga prihatin jika para aparat keamanan negara yang tengah diperalat kelompok elit itu berlaku kejam terhadap orang asli Papua.
Baca juga: Upaya Pemkab Intan Jaya akhiri konflik mesti didukung semua pihak
“Hargailah orang asli Papua, pemilik Tanah Papua. Kalian hidup serta makan dan minum di atas tanah orang Papua, lantas kalian bertindak kejam terhadap mereka yang sangat menghargai kalian sebagai saudaranya sendiri. Apa kiranya upah yang kalian cari? Apakah itu uang, pangkat, promosi jabatan, penghargaan di dada, atau makam pahlawan? Itulah upah yang kalian cari? Dan apakah upah yang akan kalian terima kelak dari Allah?” demikian pernyataan bersama para pastor.
Para pastor menegaskan kekerasan yang dilancarkan atas nama nasionalisme tak pernah akan menyelesaikan masalah. Kekerasan seperti itu hanya akan meninggalkan luka dan melahirkan masalah baru, membuat konflik tidak akan pernah berakhir. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G