Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Tingkat ketidakhadiran guru di sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman Papua rendah. Hal ini membawa dampak terhadap ketertinggalan siswa dalam Pendidikan yang berakibat pada kemampuan mereka dalam membaca dan menulis.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan berdasarkan penelitian UNICEF, Sameru, Uncen, dan Unipa pada 2008 hingga 2010 menunjukkan sebanyak 47 persen ketidakhadiran guru di tempat tugas.
Sekolah yang paling banyak gurunya tidak hadir adalah sekolah yayasan, seperti YPK dan YPPK, karena memiliki sekolah paling banyak di daerah pedalaman.
BACA JUGA: Marthen Makasombu jadi guru 20 tahun, mantan siswa banyak yang sukses
“Penelitian ini kita pakai sebagai fakta bahwa kondisinya begitu,” katanya.
Menurut Lobya ada beberapa faktor penyebab guru jarang hadir di sekolah, seperti guru meninggalkan tempat tugas karena urusan keluarga serta urusan kesejahteraan, termasuk urusan pangkat berkala dan gaji.
“Satu hari izin bisa jadi dua minggu, kalau satu minggu dia (guru) izin bisa jadi dua bulan baru kembali,” katanya.
Faktor lain, kata Lobya, yang paling menarik saat itu dan mungkin sampai hari ini masih jadi nyata adalah transparansi pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah dan bendahara BOS yang tidak melibatkan guru-guru lain.
“Ini soal transparansi. Jadi guru-guru lain tidak pernah diberitahu tentang proses pengelolaan. Ini akibat dari ketidakhadiran guru yang tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan dana BOS,” ujarnya.
Selain itu, tidak ada jaminan bahwa guru asli Papua juga tidak akan meninggalkan tempat tugas. Ia mencontohkan di Biak Barat, semua guru adalah orang kampung di sana, tetapi dari 11 guru hanya lima guru yang bertahan dan hanya dua guru yang mengajar. Sisanya semua guru tinggal di Biak Kota.
“Itu fakta saya di Biak Barat, dua malam saya tidur dan saya jalan di sana. Jadi orang Biak bilang lebih baik jadi tuan di negeri sendiri Pak Kadis. Dan guru-guru orang kampung semua dipindahkan ke situ…. Ini bukan berarti kabupaten lain harus anak asli sendiri, belum tentu juga,” katanya.
Karena itu, kata Lobya, program literasi baca tulis di kelas awal yang telah dijalankan UNICEF bersama mitra dan pemerintah kabupaten dan kota di Papua harus didukung.
“Kita tidak usah mencari model lain lagi. Jangan bilang literasi ini tidak cocok. Semua pendidikan konsektual Papua sudah dikolaborasikan masuk di program prioritas literasi tersebut,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Lobya, harus ada peraturan daerah tentang program literasi di kabupaten dan kota di Papua. Supaya ada jaminan anggaran untuk program literasi.
“Kita mestinya bangga menjadi contoh bagi provinsi di daerah lain, karena program ini sudah sampai tingkat nasional. Jangan sampai yang kita khawatirkan program ini sukses di provinsi atau kabupaten lain sementara kita (Papua) yang punya tidak sukses,” katanya.
Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Papua dan Papua Barat Aminuddin Mohammad Ramdan mengatakan dengan kondisi seperti itu maka perlu intervensi langsung seperti yang telah dilakukan UNICEF bersama mitra menyasar program peningkatan kemampuan baca tulis siswa di kelas awal.
“Pekerjaan rumah sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa mendorong program literasi ini lebih masif lagi bisa dilakukan di Tanah Papua,” ujarnya.
Untuk itu, kata Ramdan, perlu adanya anggaran berkelanjutan dari pemerintah kabupaten dan kota, sebab menyangkut kepentingan menuju generasi emas anak Papua yang bisa bersaing dengan anak-anak dari daerah lain di Indonesia. Dengan cara mendesain pendekatan program literasi menjadi prioritas daerah yang dianggarkan terus-menerus dan diintegrasikan ke dalam rencana kerja masing-masing instansi pemerintah daerah.
“Kita harus bisa mendorong program literasi sebagai sistem yang berkelanjutan, tidak hanya berdasarkan proyek. Satu tahun dianggarkan tahun depan sudah tidak berjalan, itu yang harus dihindari,” katanya. (*)
Editor: Syofiardi