Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga – RNZI / Jamie Tahana
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, mengatakan negosiasi di Paris untuk perjanjian perubahan iklim yang baru berjalan sangat lamban dan menyakitkan.
Sopoaga mengatakan tidak ada transparansi, terdapat banyak plintiran dan putar balik serta prosesnya berjalan dengan ketidakadilan. Ia menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa bekerja untuk menunda taktik. Ia menyayangkan keputusan yang tidak mengundang Tuvalu dalam pertemuan dengan Presiden Barack Obama dua hari yang lalu.
Sopoaga mengatakan Tuvalu tidak berniat deklarasi tetapi menginginkan perjanjian yang mengikat secara hukum dari COP21 di Paris itu.
Ia juga mengecam birokrasi tentang akses ke pendanaan adaptasi perubahan iklim global.
PM Sopoaga mengatakan prinsip bahwa negara-negara pencemar harus membayar di Deklarasi Paris tersebut, serta harus tersedia keuangan baru dan memadai. Ia menggambarkan bahwa terjadi praktek memalukan saat negara yang rentan terhadap perubahan iklim seperti Tuvalu yang harus kembali membayar untuk proyek-proyek adaptasi perubahan iklim mereka sendiri.
PM Sopoaga mengatakan negara-negara besar dan kaya juga harus menghentikan ketidakadilan menggunakan uang ODA untuk mendanai kerja adaptasi perubahan iklim di negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. (Yuliana Lantipo)