Pater Paulus Tumayang, OFM (kiri), Kordinator SKP HM Papua, Penehas Lokbere dan Ketua FIM, Teko Kogoya ketika memberikan keterangan pers usai ibadah memperingati satu tahun kasus Paniai Berdarah, Jayapura, Selasa (08/12/2015) – Jubi/Abeth You
Jayapura, Jubi- Pastor Paroki St.Yohanes dan Petrus, Argapura, Keuskupan Jayapura, Papua, Pater Paulus Tumayong, OFM menceritakan, ketika Natal Nasional yang dipusatkan di Stadion Mandala, Jayapura (27/12/2014) lalu, Presiden Jokowi hadir dan dirinya nonton acara perayaan natal tersebut. Dalam sambutan, Jokowi mengatakan, kasus Paniai ini dirinya akan selesaikan sampai tuntas secara sebaik-baiknya.
“Seorang Presiden, orang nomor satu di negara Republik Indonesia ini sudah bersuara demikian, maka seharusnya para kaki tangan dari pak Presiden tersebut harus menindaklanjuti,”tegas Pater Paulus Tumayang, OFM kepada Jubi usai ibadah bersama peringati satu tahun Paniai Berdarah di aula St. Yosep Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT)- Fajar Timur, Selasa (08/12/15) Abepura.
Tapi, ia mempertayakan, kenapa sudah satu tahun tapi tidak bisa tuntaskan dengan baik. Apakah ada kekuatan yang luar biasa membatasi sehingga kasus ini mandek sampai di sini?
“Bukan hanya kasus Paniai tapi banyak kasus kekerasan di Papua, sampai saat ini tidak pernah terungkap dengan baik. Ada kesan, kalau ada persitiwa dilupakan pelan-pelan pada akhirnya hilang. Jadi kegiatan kita hari ini juga upaya untuk usaha penuntasan kasus itu, ya melawan lupa,” katanya.
Dia menegaskan, pihaknya ambil bagian dalam bersuara bersama organ gerakan kemanusiaan lainnya untuk mengungkap kasus Paniai Berdarah adalah memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi dari sang pencipta, yakni Tuhan Allah.
“Membuat saya untuk turut ambil bagian dalam kegiatan turun jalan untuk kemanuasiaan ini. Karena gereja itu atas nama pastor diminta untuk selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan dan harus berani untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat,” tegas Pater Paulus Tumayang, OFM kepada Jubi usai ibadah bersama peringati satu tahun Paniai Berdarah di aula St. Yosep STFT Fajar Timur, Selasa (08/12/15) Jayapura.
Maka, kata Pater Paulus, ketika beberapa waktu lalu, pihaknya yang berasal dari Ordo Fransiskan Papua bersama teman-teman dari organ lain untuk mengadakan aksi, dirinya tergelitik karena hidupnya nyaman di pastoran.
“Hati saya terglitik karena saya hidup nyaman di pastoran dengan fasilitas yang begitu mewah. Lalu, saya bertanya kepada diri saya, panggilan kepada diri saya untuk menjadi seorang pastor itu apakah hanya bersuara dengan lantang di atas altar? Ataukah turun ke jalan untuk menyuarakan suara masyarakat yang tidak bersuara itu. Karena itulah, saya keluar dari pastoran dan bergabung dalam kegiatan ini,” kata Tumayang.
Kordinator SKP HAM Papua, Penehas Lokbere mengatakan,pihaknya mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar segera mendorong tim Ad Hock untuk penyelesaian kasus Paniai (8/12/2014).
Dia menjelaskan, Komnas HAM RI tidak menjadikan otopsi dan tidak adanya pendanaan sebagai alasan untuk mengungkapkan kasus Paniai.
“Negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus HAM terkini dan masa lalu di atas Tanah Papua.
Dari pantauan Jubi, dalam ibadah tersebut sejumlah mahasiswa membawakan drama singkat seputar peristiwa pembunuhan 4 siswa di Paniai serta para Frater dari ordo Fransiskan membacakan puisi tragedi tersebut.
Penehas menambahakn, pihaknya akan kembali menggelar aksi damai, Kamis (10/12/2015) longmarch dari depan gereja Katolik Gembala Baik Abepura ke kantor DPRP.
“Kami sudah masukan surat ijin ke Polresta. Dan usai aksi dari kantor DPRP, kita akan lanjutkan aksi pasang lilin di taman Imbi, Jayapura Kota sebagai simbol duka,” pungkasnya. (Abeth You)