Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo – Jubi/Arjuna
Jayapura, Jubi – Bupati Tolikara, Papua, Usman Genongga Wanimbo mengingatkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah agar membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara detail. Jika tidak, ia akan mencoret anggaran yang tak jelas peruntukannya.
Katanya, beberapa waktu lalu APBD Tolikara Tahun Anggaran (TA) 2016 telah disahkan DPRD setempat. Nilainya Rp. 1,5 triliun lebih. Dana itu 70 persennya atau kurang lebih Rp. 1 triliun akan dipergunakan untuk belanja langsung. Sisanya belanja tak langsung.
“Saya kumpulkan semua kepala SKPD untuk mempresentasikan program kerja dan penggunaan anggaran yang mereka usulkan. Saya ingatkan mereka, mereka harus punya argument jelas. Kalau tak masuk akal tim anggaran akan mengkaji ulang. Kalau tak jelas, akan dicoret,” kata Usman G. Wanimbo di Jayapura, Rabu (6/1/2016).
Mengenai usulan DPR Papua agar Pemprov Papua tak lagi memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota lantaran masih ada kabupaten yang dianggap tak bisa mempergunakan dana itu sebaik mungkin, Usman menyatakan menolak.
“Saya tak setuju. Saya mendukung Gubernur Papua memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota karena di provinsi tak ada rakyat. Rakyat itu ada di kabupaten/kota. Kebijakan anggaran itu kami rasakan ada perubahan signifikan di daerah. Kebijakan itu kami harap dilanjutkan. Dampaknya baik,” ucapnya.
Katanya, akar masalah tak maksimalnya penggunaan dana Otsus di kabupaten selama ini lantaran pemerintah pusat lambat mentransfer dana itu ke daerah. Dana Otsus biasanya dikirim pemerintah pusat menjelang akhir tahun. Akibatnya, kepala daerah tak bisa melaksanakan berbagai program dengan maksimal.
“Masalahnya di kabupate/kota dan provinsi. Tapi dari pusat. Tolikara saja terima dana Otsus bulan November 2015. Bagaimana kami bisa melaksanakan program itu. Makanya kami baru akan pergunakan dana itu tahun ini.Tahun lalu Tolikara dapat dana Otsus Rp. 140 miliar. Dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah dana,” katanya.
Sebelumnya, para legislator Papua ingin Gubernur setempat mengevaluasi pembagian 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota. Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, ini lantaran ada bupati yang tak bisa mempergunakan dana itu sebaik mungkin. Masih banyak keluhan masyarakat terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. (Arjuna Pademme)
