Sulteng mendapat penilaian terbaik dari KPK terkait koordinasi dan supervisi minerba – terasbintang.com
Palu, Jubi – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan peringkat pertama atas indeks kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng, Bambang Sunaryo, di Palu, Selasa (16/2/2016), mengatakan pihaknya mendampingi Gubernur Sulteng, Longki Djanggol,a dalam rapat tindak lanjut Korsup Minerba Kementerian ESDM, KPK, dan Kemendagri, di Kompleks Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2).
“Dalam pemaparan Koalisi Anti Mafia Tambang, skor kinerja Sulteng 68 poin dengan beberapa komponen penilaian,” katanya.
Komponen tersebut yakni kinerja penataan izin, terbagi tiga yaitu pengurangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) non Clear and Clean (CnC), pencabutan dan tidak memperpanjang IUP lagi, serta pengurangan tumpang tindih HK. Komponen selanjutnya pemenuhan kewajiban keuangan, pengawasan produksi, pengawasan pengelolaan, dan pengawasan penjualan.
“Artinya penilaian mereka atas kinerja Pemda Sulteng terbaik di atas Kepulauan Riau 60 poin serta Kalimantan Tengah dan Timur masing-masing 48 poin,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan 31 gubernur se Indonesia, selain DKI Jakarta dan Bali. Korsup yang diinisiasi KPK pada 6 Februari 2014, bertujuan membenahi tata kelola di sektor pertambangan mineral dan swasta.
Tahap pertama korsup dilaksanakan di 12 daerah yakni Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Bambang menjelaskan umlah IUP saat Korsup 2014 di Sulteng sebanyak 437 IUP, dengan pembagian 238 IUP CnC dan 199 IUP non CnC. Angka tersebut berkurang setelah Korsup 2015 menjadi 349 IUP dengan pembagian 215 IUP CnC dan 134 IUP non Cnc. (*)