Clik here to view.
Penggagas Noken Papua, Titus Pekei (kanan) bersama Asisten II Setda Provinsi Papua, Ellia Loupatty – Jubi/doc
Jayapura, Jubi – Penggagas noken Papua, Titus Pekei menegaskan pesta demokrasi pemilukada serentak, 9 Desember 2015 sudah dilalui. Dan kini para Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih sedang dilantik oleh Gubernur Papua dan Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI sesuai agenda.
“Hari ini sedang dilantik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Gubernur Papua dan Papua Barat atas nama Mendagri RI sesuai agenda nasional. Untuk itu para bupati baru yang dilantik periode 2016-2021 harap kalungkan noken,” kata Titus Pekei kepada Jubi melalui telepon selular, Rabu (17/02).
Pencetus Noken sebagai warisan dunia ini mengatakan, sebagai anak adat dan umat beragama diharapkan memimpin pemerintahan atas dasar adat dan budaya sebagai jati diri.
“Menjadikan simbol melantik, bukan merobek noken kehidupan. Tapi merajut keragaman budaya di wilayahnya dengan gunakan noken kehidupan sebagai simbol demi pertahanan budaya leluhur orang asli Papua (OAP) ke depan,” imbuhnya.
Titus menambahkan noken adalah masalah harkat pilihan manusia yang terlahir dalam budaya noken, seperti memberikan isi dari dalam noken kepada sesamanya. Ini sama dengan menentukan hak pilih, siapa yang akan dipilih ada dalam diri lewat suara hati.
“Noken merupakan warisan budaya bangsa, noken juga pemberi kehidupan. Noken memiliki warna tersendiri yang menjelaskan warna dan identitas setiap orang,” ungkap Titus.
“Noken kehidupan sudah menjamin hidup tetapi memerlukan perlindungan mendesak. Sejak noken dilupakan, seakan merobek atau merusak noken kehidupan masyarakat. Semangat noken lebih terjamin kalau pimpinan daerah menjiwainya,” tukasnya.
Secara terpisah, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia (AMPTPI) wilayah Indonesia Tengah meminta agar para bupati yang baru dilantik untuk ikut mendukung visi dan misi Gubernur Papua, yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. “Indikator keberhasilan pak gubernur ada di daerah-daerah, disertai dengan pola pembagiaan dana Otsus, yakni 80:20,” kata Natan Tebay, Ketua AMPTPI.
Lanjutnya, jika banyak bupati yang korupsi, tidak membangun daerah dan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik itu artinya bupati-bupati ikut merusak martabat Gubernur.
“Kami akan dukung Gubernur Enembe bila menerapkaan displin pemerintahan dan memberantas korupsi,” tambahnya lagi.
“Bupati-bupati yang main-main mohon segera surati kejaksaan agar segera ditangkap. Dalam pelantikan bupati hari ini, kami minta agar bupati-bupati ini tidak menjadikan jabatan bupati sebagai jabatan untuk politik prakmatis,” ujarnya. (Abeth You)
