Pastor John Djonga. (Jubi/Islami)
Jayapura, Jubi – Pastor Yulianus Bidau Mote, ketua Komisi Kerasulan Awam, Gereja Katolik Keuskupan Jayapura mengatakan kehadiran Pastor John Djonga di Papua adalah murni pelayanan tugas gereja.
“Kehadiran Pastor murni melayani umat di wilayah pelayanan, dimana Pastor ditugaskan oleh uskup untuk melayani,”ungkap Mote kepada Jubi di Jayapura, Papua, Jumat (26/2/2016).
Karena itu, kata dia, kepolisian sebagai institusi harus memberitahukan ke institusi gereja Katolik, Keuskupan Jayapura, jika ingin memanggil Pastor John untuk urusan apapun.
“Polisi tidak boleh seenaknya melayangkan surat. Sebagai institusi, harus ada pemberitahuan ke Keuskupan,” ungkapnya.
Kata Mote, pihak kepolisian tidak serta merta menilai kehadiran Pastor John dari sisi politik. Polisi harus menilai kehadiran Pastor John dari tugasnya melayani kebutuhan rohani umat di tempat dia bertugas.
“Gereja diutus kepada semua, tidak membedakan kelompok politik atau ekonomi. Pastor jangan dimasukkan ke dalam kepentingan politik,” ungkapnya.
Kalau berbicara perutusan gereja, kata Mote, kehadiran Pastor John tidak salah. Gereja hadir memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang direndahkan.
Sebelumnya, Pastor John Djongga dipanggil Kepolisian Resort Jayawijaya. Pastor dipanggil terkait memimpin ibadah pemberkatan kantor Dewan Adat Papua, wilayah Lapago, sekaligus kantor United Liberation Movement for West Papua.
“Saya dipanggil sebagai saksi kasus Pidana pasal 106 KUHAP,” ungkap Pastor yang setia memperjuangkan hak asasi manusia di Papua sejak 1990 an ini.
Kata Pastor, kehadirannya murni sebagai Imam yang memimpin ibadah pemberkatan kantor DAP. Dirinya tidak tahu menahu soal peresmian kantor ULMWP.
“Setingan peresmian kantor ULMWP itu saya tidak tahu karena saya hanya tahu peresmian kantor Dewan adat,” tegasnya. (Mawel Benny)