Jayapura, Jubi –Gubernur Lukas Enembe belum lama ini mengatakan akan mengembalikan dana Otsus karena dinilai kecil dan tidak membawa manfaat. Padahal bukan masalah uang tetapi manajemen pengelolaan dana Otsus dan kepemimpinan.
“Menurut saya, bukan uangnya tidak ada tetapi soal manajemen pengolahan dana Otsus tersebut dan kepemimpinan. Masa jarum suntik saja tidak ada pada jaman Otsus?,” ujarnya kepada wartawan dalam jumpa pers di Kota Jayapura, Selasa(1/3/2016).
Dia mengatakan pengembalian dana-dana Otsus sama saja dengan tidak menghargai tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan Otsus hadir di Tanah Papua sejak 15 tahun lalu.
“Kita harus hargai orang-orang yang telah memperjuangkan Otsus, karena perjuangan mereka untuk mensejaterahkan masyarakat Papua melalui pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana sistim pengolahan dana Otsus tersebut,” katanya.
Pastor menambahkan, kenapa sampai di daerah pedalaman Papua merasa bahwa Otsus itu tidak menyentuh mereka? Hal ini dikarenakan manajemen pengolaan dan kepemimpinan seorang kepala daerah dalam mengaplikasikan dana Otsus itu yang salah.
Dia menjelaskan, kehadiran Otsus yang tinggal menyisakan 10 tahun lagi ini bukan membuat masyarakat Papua tambah baik namun tambah menderita. “Untuk itu saya meminta agar Otsus harus diaudit mulai dari desa hingga tingkat nasional, karena kadang-kadang atas nama Otsus untuk bayar uang sedikit untuk minta uang besar,” katanya.
Pastor juga mengingatkab bahwa, Otsus memiliki sejarah yang merupakan perjuangan orang Papua. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Otsus itu hanyalah gula-gula karena orang Papua ingin merdeka.
“Otsus itu karena tuntutan orang Papua, dan orang-orang yang sudah memperjuangkan Otsus tersebut telah membawa perubahan terhadap masyarakat Papua,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, Orgenes Wanimbo Tolli Wone mengatakan Papua tak butuh dana Otsus, tapi hasil penambangan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Mimika.
“Tak perlu Dana Otsus. Tapi Pemerintah Pusat perlu mengembalikan ke Pemerintah Papua dan masyarakat Papua, setengah dari kontribusi Freeport yang diberikan kepada pusat. Kalau Pemerintah Pusat tahu diri, harusnya hasil Freeport dikembalikan ke Papua,” katanya. (Roy Ratumakin)