Jayapura, Jubi – Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menduga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terlibat dalam berbagai kecurangan Pilkada di Papua.
Hal ini ditegaskan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Papua, Calvin Mansnembra kepada Jubi di Jayapura, pekan lalu.
Praktek penyelenggaraan Pilkada, kata Calvin, dari tahun ke tahun kelihatan semakin memburuk. Banyak terjadi kecurangan, bahkan penyelenggara Pilkada juga terlibat dalam berbagai kecurangan.
“Bukannya kandidat yang membuat kecurangan tapi penyelenggara juga secara frontal mereka juga terlibat dalam berbagai kecurangan,” tukasnya.
Apalagi, sekarang pemerintah sudah membuat undang-undang untuk penyelesaian sengketa. Yang hanya berkisar antara 0,5 persen sampai dua persen ini membatasi penyelesaian masalah. Artinya orang yang yakin bahwa masalah kecurangan, tapi kalau tidak masuk dalam kategori itu, rugi sendiri apabila melaporkan masalahnya ke Mahkamah Konstitusi.
“Ini yang dalam pengalaman kami, hal yang paling mendasar yang mestinya diatasi oleh pemerintah. Masalahnya, sebagian dari orang pemerintah juga terlibat dalam kegiatan politik, jadi repotnya disitu,” kata Calvin.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Papua, Musa Yosep Sombuk mengatakan, meski netralitas penyelenggara Pilkada tidak bisa dibilang sempurna, namun sudah banyak kemajuan terkait netralitas yang dicapai penyelenggara Pilkada di Papua.
Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya konflik mengenai hasil Pilkada di Papua. Sebagian besar kasus Pilkada di Papua yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait proses Pilkada.
“Sejauh ini sudah semakin baik lah netralitasnya,” ujar Musa kepada Jubi di Jayapura, Selasa (01/03/2016).
Ia menjelaskan, faktor kekerabatan yang kuat dalam masyarakat Papua merupakan tantangan berat yang harus dihadapi KPU Papua. Kualitas dan pengetahuan anggota penyelenggara pemilu juga kurang.
Untuk menjaga netralitasnya, KPU Papua akan melakukan pengawasan, sosialisasi aturan-aturan kepada penyelenggara Pilkada, serta memperbaiki pola rekruitmen.
“Kita adakan bimbingan teknis supaya mereka bisa tau menjalankan tugasnya secara profesional. (Enrico Karubuy)