Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengaku sangat kesulitan untuk mendata orang asli Papua (OAP). Hal ini dikarenakan pemerintah belum miliki peraturan yang mengatur tentang orang asli.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musa’ad, di Jayapura, Kamis (3/3/2016) mengatakan pemerintah provinsi punya keinginan besar untuk memastikan data OAP, namun peraturan khusus (Perdasus) yang mengatur soal itu belum dibahas oleh dewan.
“Kami sedikit mengalami kesuitan untuk mendata orang asli Papua, dulu beberapa waktu lalu melalui Sensus penduduk 2010, pernah dilakukan itu. Pihak BPS lakukan, namun dilakukan melalui pendekatan marga,” katanya.
Menurut Musa’ad, Perdasus ini sangat penting, karena melalui peraturan ini akan memberikan batasan yang lebih komprehensif orang asli yang mau di data yang mana saja, yang jelas ini bukan dalam konteks politik tapi sosial.
Untuk itu, lanjutnya pemerintah provinsi membutuhkan dasar hukum dan itu ada dalam Raperdasus yang diajukan ke pihak dewan, namun ada dua rancangan yang belum ditindaklanjuti, yakni soal orang asli dan MRP.
“Ini sebenarnya menjadi entri point kami untuk melakukan pendataan. Jadi Perdasus tentang siapa itu orang asli menjadi penting untuk menjadi dasar pemerintah melakukan pendataan,” ucapnya.
Dia menambahkan, kalau sepanjang belum ada dasar hukumnya, pemerintah provinsi masih sulit untuk mendapatkan data yang akurat.
“Masalanya sebenarnya di situ, sehingga kami harapkan ini bisa cepat diselesaikan, sehingga kami bisa lebih cepat melakukan pendataan,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen meminta para bupati dan wali kota se Papua benar-benar mendata semua rakyatnya.
“Gubernur telah memberikan kepercayaan kepada semua kabupaten/kota. Untuk itu harus ada data dan mengetahui akumulasi berapa jumlah penduduk asli Papua diatas tanah ini,” kata Dosinaen.
Saat rapat kerja hal ini akan disampaikan kepada para bupati dan wali kota untuk proaktif dalam memberikan data yang valid.
“Jangan ada satu paranoid, ini mereduksi jumlah penduduk yang telah ada karena pengalaman kabupaten/kota telah menaikan jumlah penduduk hanya kepentingan politik lokal, Pilkada dan juga salah satu indikator penting adalah jumlah penduduk untuk bagaimana agar mendapatkan dana alokasi umum lebih banyak,” ucapnya. (Alexander Loen)