Jayapura, Jubi – DPR Papua mengkhawatirkan adanya oknum-oknum nakal dalam distribusi beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat di Papua.
Ketua Komisi III DPR Papua bidang anggaran, Carolus Kelen Bolly meminta Bulog meningkatkan pengawasan agar beras untuk PNS dan masyarakat tak hilang atau habis di jalan.
“Kita minta agar personel yang ditempatkan bertanggungjawab dan jujur. Ini supaya dalam melakukan pendistribusian beras tidak aneh-aneh, karena ada keluhan terhadap personel Bulog di kabupaten yang tidak dipungkiri ada yang nakal. Beras yang diperuntukan PNS dan masyarakat, mereka jual juga kepada para pedagang,” kata Carolus akhir pekan lalu.
Pihaknya tak menuding, namun hal itu diduga dilakukan oknum yang berbuat seperti itu, sehingga Bulog harus perkuat personel.
“DPR Papua ingin tahun ini berbagai permasalahan terkait penyaluran beras PNS dan Raskin di Papua tuntas tahun ini. Jika tak selesai, kami tidak takut demonya. Yang kami takutkan masyarakat tak makan, karena itu kebutuhan pokok sebagai besar masyarakat Papua,” ucapnya.
Menurutnya, komisinya sudah membahas masalah distribusi beras PNS yang dilakukan PD. Irian Bhakti itu dengan berbagai pihak termasuk Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jayapura, Bulog Divre Papua, Biro Perekonomian dan Biro Tata Pemerintahan Setda Papua, Pokja ULP dan LPSE Bappeda Papua.
“Kami mencari tahu dimana penyebab keterlambatan distribusi beras itu. Kantor Perbendaharaan Negara hanya membayar saja, yang penting dilengkapi bukti dari PD Irian Bhakti.,” ucapnya.
Januari lalu, Bulog Divisi Regional (Divre) Papua mendatangkan 50 ribu ton beras dari Jawa Timur. Beras itu untuk mencukupi kebutuhan di Papua.
“50 ribu ton ini kurang lebih untuk tiga bulan,” kata Kepala Bulog Divre Papua, Arif Mandu kala itu. (Arjuna Pademme)