Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Pendis Enumbi ingin Gubernur Papua. Lukas Enembe tegas terhadap para bupati di wilayah pemerintahannya yang ‘membangkang’ alias tak bisa melaksanakan kebijakan gubernur.
Anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi itu mengatakan, daripada selalu dikritik pemerintah pusat terutama dalam hal anggaran, sebaiknya gubernur tegas. Jika ada kepala daerah di Papua tak mengindahkan program yang dicanangkan Pemprov Papua. Gubernur harus mengevaluasi apakah program-program di kabupaten/kota betul-betul menyentuh masyarakat atau tidak.
“Jangan asal menyetujui program kabupaten/kota. Misalnya masalah kebangkitan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan. Kini tergantung keseriusan bupati dan wali kota. Provinsi sudah memberikan uang,” kata Pendis, Rabu (9/3/2016).
Menurutnya, gubernur mempercayakan bupati/wali kota melaksanakan visi misinya. Untuk itu 80 persen dana Otsus diberikan ke kabupaten/kota. Bahkan 10 dari 20 persen dana Otsus di provinsi diberikan ke kabupaten/kota dalam bentuk program.
“Semua dana sudah diberikan ke kabupaten/kota, karena gubernur tahu masyarakat ada di kabupaten/kota. Pemprov tak punya masyarakat,” ucapnya.
Perekonomian basis ke wilayaan perlu ditekankan kembali. Harus ada komitmen bupati/wali kota dan gubernur untuk mempergunakan dana Otsus meningkatkan perekonomian kerakyatan. Ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Legislator Papua lainnya, Madai Gombo mengatakan sejumlah kabupaten di Papua memiliki potensi pengembangan ekonomi kerakyatan. Hanya saja masyarakat kini masyarakat setempat terkendala dana. Mereka hanya tahu ada program pemerintah bernama Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) yang kini bernama Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek). Namun mereka belum merasakan itu.
“Mereka hanya dengar ada program itu dan dananya diberikan Pemprov ke kabupaten, tapi tak tahu uangnya seperti apa,” kata Gombo.
Seharusnya lewat dana Prospek itu kata dia, masyarakat bisa menjadikan sebagai modal mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hanya saja uang dikirim dari provinsi. Sampai di kabupaten tak tahu dananya kemana.
“Ini perlu pengawasan ketat. Uang ada di kabupaten bukan lagi di provinsi tapi masyarakat masih mengeluh. Itu keluhan masyarakat jadi saya berani bicara,” ucapnya. (Arjuna Pademme)