Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayahnya untuk mengkaji ulang pemberlakukan tunjangan khusus (TK) yang selama ini diberikan kepada PNS di lingkup pemerintahan provinsi.
Pasalnya, pemberlakuan tunjangan khusus bagi pegawai sudah tak lagi sesuai dengan harga bahan pokok di Papua, dimana telah mengalami beberapa kali kenaikan akibat pengaruh pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.
“Saya kira harus dikaji dulu. Sebab yang kami dengar itu aturan lama sehingga harus di kaji. Kalau dikaji artinya nilainya dinaikkan,” kata Lukas Enembe, di Jayapura belum lama ini.
Selain itu, Enembe juga berencana akan memberikan biaya transportasi bagi pegawai negeri yang tidak miliki kendaraan dinas. Sebab dengan pemberian biaya transportasi, diharapkan mampu memotivasi pegawai yang selama ini malas menghadiri apel pagi.
“Selain biaya transportasi, pemerintah provinsi juga bakal berupaya menyedikaan fasilitas lain, seperti perumahan pegawai,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan saat ini masih ada sekitar 90 persen pegawai di lingkungan pemerintah provinsi yang belum miliki kendaraan dinas.
“Gubernur akan mengambil langkah bagaimana mengakomodir pegawai yang belum miliki kendaraan dinas dengan pemberian biaya transportasi yang akan dibahas pada APBD-P,” kata Dosinaen.
Untuk kebijakan ini, jelas Dosinaen, akan didukung oleh keputusan gubernur, namun terlebih dahulu akan dilalukan pendataan terhadap pegawai yang benar-benar belum miliki kendaraan dinas.
“Kami akan menghitung pegawai yang belum punya kendaraan dinas, kami akan mendukung lewat biaya transportasi sehingga tidak ada alasan pegawai tidak masuk kantor,” ucapnya. (Alexander Loen)