Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura akan membahas kebutuhan anggaran untuk pilkada Kota Jayapura tahun 2017.
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan deadline penandatanganan hibah dana pilkada pada 30 April 2016.
“Hari ini kita sudah menerima rincian anggaran dari KPU. Iya hari ini akan dibahas karena batas waktunya tanggal 30 April sudah harus kita tanda tangani. Kalau lewat tidak bisa dilakukan Pilkada Kota Jayapura,” katanya kepada wartawan di Kota Jayapura, Selasa (19/4/2016).
Ia menambahkan kini pengawasan penggunaan anggaran sangat ketat. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kebutuhan dana yang diajukan KPU harus transparan dan dirincikan.
Pemkot dan KPU akan membahas berapa yang diusulkan oleh KPU, yang dibahas dengan tim anggaran kota.
Dirjen Bina Keuangan Daerah RI menegaskan bahwa pilkada merupakan tugas wajib dari daerah. Oleh karena itu, semua kekuatan penganggarannya harus dianggarkan segera.
“Naskah pernyataan hibah daerah kepada KPU, Panwas dan Pihak Keamanan itu harus dilakukan sebelum tanggal 1 Mei,” kata Sekada Kota Jayapura, R.D. Siahaya.
Pemkot dikabarkan sudah menganggarkan pilkada untuk KPU sebesar Rp 18 miliar, Rp 500 juta untuk Panwas dan Rp 500 juta untuk untuk keamanan. Sebelumnya KPU mengusulkan sebesar Rp 52 miliar dan Rp 6,7 miliar diusulkan panwaslu, sedangkan pihak keamanan sedang menyusun proposal.
Pemkot berencana menggelar rapat lagi untuk pembahasan APBD. Jika pun diubah APBD untuk kepentingan pilkada, maka Pemkot mengubahnya dengan peraturan wali kota (perwal).
“Jadi tidak lagi kita bahas dengan DPR, tapi kita bahas dengan KPU dan Panwas, dengan pihak keamanan untuk melihat efektif dan efisien dari anggaran yang mereka rencanakan,” ujarnya. (Enrico Karubuy)