Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil – setkab.go.id
Jakarta, Jubi/Antara – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil memastikan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya bukan program prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat (25/9/2015) mengatakan proyek kereta cepat tidak ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maupun proyek yang didanai dari rencana utang luar negeri atau Buku Biru pemerintah (Blue Book 2015-2019).
Proyek konektivitas yang ditaksir bernilai puluhan triliun itu, lanjutnya, hanya dapat dikerjakan dengan pembiayaan swasta secara “business to business”, tanpa menggunakan jaminan dan anggaran pemerintah, serta penyertaan modal negara (PMN) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Harus selektif sekali bagaimana kita menginjeksi daerah-daerah untuk infrastruktur dasar yang paling membutuhkan,” ujar Mantan Menko Perekonomian ini.
Untuk rute Jakarta-Bandung, kata dia, sarana dan prasarana konektivitas yang ada juga sudah memadai. Menurutnya, jalan tol Cipularang, jalur kereta api, dan juga rencana pembangunan tol dari Sentul Bogor sudah mampu melayani konektivitas warga atau barang yang melintasi dua kota dengan potensi ekonomi melimpah itu.
“Namun memang masih ada macet di situ, jadi kalau swasta mau bikin ya silahkan. Namun pemerintah tidak akan taruh uang di situ, kita lebih pilih prioritas,” ucapnya.
Sofyan mengakui pemerintah memang pernah mencantumkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui skema penawaran Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) pada beberapa tahun lalu. Namun, ujarnya, skema KPS itu hanya untuk studi kelayakannya saja, tidak sampai pembangunan fisik proyek tersebut.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Imron Bulkin menambahkan skema KPS kereta cepat itu hanya untuk memfasilitasi Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dalam melakukan studi kelayakan.
Kereta Papua Lebih Prioritas Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Sofyan mengatakan, pemerintah lebih memilih menggelontorkan anggaran untuk pembangunan kereta di wilayah yang belum memiliki moda transportasi kereta api.
Pemerintah, ujar Sofyan, sudah memasukkan proyek kereta Papua dan Kalimantan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016. Saat ini studi kelayakan kereta Papua sedang berjalan. Sedangkan, proyek kereta api di Kalimantan, salah satunya adalah kereta api di Kalimantan Timur.
Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono sebelumnya mengatakan rute pertama kereta Papua adalah Sorong-Manokwari. Biaya pembangunan kereta Papua dipastikan dari APBN. (*)
The post Kereta Papua Kalahkan Kereta Cepat Jakarta di Proyek Kerja 2016 appeared first on tabloidjubi.com.