Meulaboh, Jubi/Antara – Aktivis Yayasan Bina Desa (YBD) mendorong pemerintah memberikan perlindungan terhadap hasil produksi pertanian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
Field Officer YBD Aceh Barat, Lorent Aritonang, di Meulaboh, Sabtu (17/10/2015), mengatakan selama ini hampir tidak ada perlindungan terhadap petani, ketika petani mengalami over produksi sering dikuasai tengkulak dengan harga pembelian terkadang tidak seperti diharapkan.
“Di saat seperti ini petani perlu perlindungan terhadap hasil produksi baik padi, palawija maupun sektor lain dengan memberikan akses pasar, lebih tepatnya lagi pemerintah harus menyediakan unit penampungan hasil produksi petani,” katanya.
Lorent mengatakan perlindungan petani bukan hanya memberikan modal usaha maupun pendampingan, namun pengetahuan petani tentang penangkar benih serta penyesuaian pengunaan pupuk pertisida harus diperhatikan.
Demikian halnya dukungan dana pinjaman lunak atau kredit karena itu salah satu kebutuhan petani, namun juga aspek pengetahuan sangat penting sehingga dana tersebut dapat digunakan tepat sasaran.
Kata dia, petani setempat khususnya yang mengelola tanaman sederhana sebagian sudah mandiri dan produktif, masyarakat demikian hanya membutuhkan perlindungan dan pengakuan pemerintah daerah seperti menciptakan unit pasar.
“Sudah saatnya pemkab Aceh Barat berani menginvestasikan untuk satu unit usaha penangkar benih padi, karena ini perlu didorong dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Dengan demikian ketergantungan petani terhadap bahan kimia oleh pola modern juga tertekan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, selama ini pemerintah sudah melalui usaha pengembangan pertanian, namun ketergantungan petani terhadap kebutuhan dari luar masih tinggi sementara banyak potensi sumber daya alam yang ada di daerah tidak digunakan.
Padahal kata dia, dengan terberdayakan hasil produksi untuk pengolahan berkelanjutan seperti penangkar benih lokal, itu akan menjadi usaha petani yang dapat menyerap tenaga kerja keluarga masyarakat petani lainnya.
Pola pengembangan sistem pertanian secara alami harus didorong oleh pemerintah, karena apabila terus memaksa pola modern berteknologi mengunakan bahan pertisida kimia sistesis akan menganggu kesuburan tanah, pada akhirnya akan menurunkan jumlah produktivitas pertanian pada lahan tersebut.
“Kita bukan anti terhadap pola teknologi, malahan kita mendorong juga, namun persoalan pengunaan bahan kimia itu yang harus menjadi perhatian bersama, sebab selain ketergantungan benih dan pupuk dari luar membutuhkan modal besar, pola ini juga dapat menganggu kesuburan tanah,” katanya.
Menurut Lorent, Pemkab Aceh Barat harus memperkuat regulasi kearifan lokal dalam memberi perlindungan, dimana sebagian besar petani sudah berpengalaman ditambah lagi pengenalan pola modern dalam mengelola pertanian.
YBD akan memperkuat pondasi para petani terutama dibawah binaan mereka di Kecamatan Sama Tiga dan Bubon untuk mencarikan peluang pasar penjualan penangkar benih maupun beras yang dihasilan dari pengelolaan pertanian alami.
Pihaknya memfokuskan pengembangan tanaman pangan bersifat alami, sehingga hasil produksi pertanian lebih terjamin dan memiliki nilai jual lebih baik ketimbang pola pengelolaan modern yang banyak mengunakan bahan kimia dan membutuhkan modal besar.
“Petani binaan kita saat ini sudah menjual dalam bentuk beras, bukan lagi gabah kering karena lebih menguntungkan. Kedepan kami sedang mengupayakan petani juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas menjual benih penangkar yang kami harapkan menjadi usaha baru keluarga petani,” katanya menambahkan. (*)