Manokwari, Jubi/Antara – Pemerintah Provinsi Papua Barat, mengandeng lembaga anak dunia The United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk memberantas buta aksara di daerah tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Sujanti Kamat, di Manokwari, Senin (19/10/2015), mengatakan pihaknya tengah melaksanakan program pengentasan buta aksara dengan target 2016 buta aksara dapat dituntaskan.
Menurut dia, terkait program ini, Pemerintah Papua Barat, tahun depan berencana membangun sebuah balai pendidikan non formal. Seluruh kegiatan pendidikan non formal di daerah ini, dapat dilakukan di balai tersebut.
Pendidikan baca tulis, tepat dilaksanakan untuk mendukung pendidikan dasar terutama di kelas awal.
“Sangat disayangkan, jika di dalam kota masih ditemukan siswa yang tamat SMA, namun belum lancar membaca,” ujarnya.
Terkait program ini, Education Officer UNICEF kantor Manokwari, Olivia Ursula Waren mengatakan UNICEF terlibat dalam program pengentasan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Di Papua, pendampingan dilakukan di empat kabupaten yakni Biak, Jayapura, Mimika dan Jayawijaya. Sementara di wilayah Papua Barat, dilaksanakan di Kabupaten Manokwari dan Sorong.
Kerja UNICEF, kata dia, terfokus di dua pilar yakni, uji coba peningkatan literasi kelas awal daerah pedalaman dan terpencil, melalui strategi implementansi pelatihan ditingkat gugus dan sekolah.
Hal ini dilakukan dengan dukungan dan pengawasan, materi pembelajaran dalam konteks lokal, evaluasi kemajuan membaca siswa, monitoring serta evaluasi.
Pilar kedua, lanjut Olivia, fokus pada penguatan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah, dalam menyiapkan fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil.
“Progam ini bukan milik UNICEF. UNICEF hanya mendukung dan menjadi mitra dengan dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, UNICEF bersama-sama bergerak dari atas dan bawah,” kata Olivia.
Dia menyebutkan, baik di Sorong maupun di Manokwari, UNICEF bekerjasama dengan sebuah yayasan Kristen setempat melaksanakan pelatihan di 20 sekolah intervensi Sorong dan 20 sekolah di Manokwari.
“Tim pengarah akan dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mereka, akan memonitor ke lapangan, melaksanakan rapat dan memberikan rekomendasi kepada UNICEF serta semua stakeholders (Pemangku kepentingan) terkait lainya,” ucapnya. (*)