Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi - DPR Papua mengingatkan manajemen rumah sakit (RS) pemerintah dan swasta di Papua, agar tidak mengabaikan hak pasien umum pada masa pandemi korona.
Pernyataan itu dikatakan Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyusul sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura, diduga menolak melayani pasien umum beberapa hari lalu.
Dugaan penolakan itu mendapat kritik dari berbagai pihak, dan ramai diperbincangkan warganet atau pengguna media sosial.
Ada pihak rumah sakit beralasan ruangan telah penuh dengan pasien korona. Ada yang khawatir pasien umum tertular korona jika dirawat di rumah sakit itu.
Wonda mengatakan, sejak pandemi korona melanda Papua empat bulan terakhir, para pengambil kebijakan dan tim kesehatan di wilayah itu fokus memutus mata rantai penyebaran korona, juga menangani pasien terinfeksi. Akan tetapi, bukan berarti mengabaikan hak pasien lain yang harus mendapat layanan kesehatan.
"Ada panderita penyakit lain, juga butuh penanganan intensif di rumah sakit," kata Wonda melalui panggilan teleponnya, Jumat (26/6/2020).
Katanya, jika memang ada rumah sakit yang sudah penuh, setidaknya mememberikan penanganan awal kepada pasien yang butuh tindakan medis secepatnya.
Setelah itu, barulah dipikirkan solusi perawatan lanjutan, jika pasien itu harus dirawat inap. Apakah dirujuk ke rumah sakit lain, ataukah ada alternatif penanganan yang dapat dilakukan.
"Kita semua sepakat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua. Akan tetapi pasien lain juga butuh penangan medis di rumah sakit, bukan hanya pasien COVID [19]," ujarnya.
Ia berharap, Dinas Kesehatan Provinsi Papua dapat memperhatikan masalah tersebut, agar dikemudian hari tidak ada lagi warga mengeluh karena ditolak rumah sakit dengan berbagai alasan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr. Silwanus Soemoele dalam keterangan persnya secara virtual beberapa hari lalu mengatakan, telah ada pertemuan dengan para pihak terkait.
Pertemuan itu membahas mengenai adanya rumah sakit di Kota Jayapura yang diduga menolak pasien.
"Menyangkut persoalan rujukan yang menjadi viral dalam beberapa hari ini, kita sudah mengambil langkah-langkah taktis apa yang harus kita lakukan. Memperbaiki sistem rujukan dan sebagainya," kata dr. Silwanus Soemoele.
Ia juga berharap, pusat kesehatan masyarakat atau Puskemas terutama di Kota Jayapura dapat difungsikan dengan baik. Dengan begitu, tidak semua pasien harus ke rumah sakit saat butuh perawatan medis.
"Misalnya persalinan normal, itu harusnya [dapat] dilakukan di Puskesmas. Tapi kenyataannya [hingga kini] persalinan normal dilakukan di rumah sakit," ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
↧