Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Koordinator Tim Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Nabire, Yohan Kudiai menilai kebijakan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago menutup akses angkutan penumpang di wilayahnya belum menawarkan solusi bagi para warga terjebak di luar wilayah Meepago. Masalah itu harus dicarikan solusi, karena akhir pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi.
Hal itu dinyatakan Yohan Kudiai di Nabire, Papua, pada Sabtu (18/7/2020), menanggapi kesepakatan Asosiasi Bupati Wilayah Meepago pada Kamis (16/7/2020) untuk menutup akses angkutan penumpang menuju seluruh kabupaten di wilayah Meepago. Para anggota asosiasi itu-Bupati Nabire Isaias Douw, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, Wakil Bupati Deiyai Hengky Pigai, Bupati Paniai Meki Nawipa, dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni-sepakat menutup akses perhubungan laut dan udara selama dua pekan, terhitung sejak Kamis lalu.
Kudiai menyatakan Asosiasi Bupati Meepago hanya menyiapkan langkah antisipasi dampak kebijakan itu bagi para pelajar/mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di luar Meepago, dengan memastikan angkutan penumpang bagi pelajar/mahasiswa untuk keluar wilayah Meepago tetap tersedia. Akan tetapi, para bupati Meepago belum mengantisipasi dampak kebijakan itu bagi para warga mereka yang tertahan di luar wilayah Meepago.
Baca juga: Asosiasi Bupati Meepago sepakat tutup bandara dan pelabuhan dua pekan
Menurut Kudiai, banyak warga pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nabire yang tertahan di Biak, Jayapura, dan daerah lain di Papua. “Saya ambil contoh, sampai sekarang banyak warga Nabire yang [berada di luar wilayah Meepago dan] belum bisa kembali karena kebijakan itu," kata Kudiai.
Kudiai menyatakan pihak yang membutuhkan akses angkutan penumpang bukan hanya pelajar/mahasiswa. "Keputusan itu tidak berimbang, karena dampak dari [pandemi Covid-19] tidak hanya [terjadi] di satu bidang, [melainkan terjadi di] seluruh tatanan hidup. Apakah kita hanya pikir separuh orang, lalu yang lainya dikorbankan,” tutur Kudiai.
Ia meminta para bupati di Meepago memberikan kelonggaran akses angkutan penumpang bagi warganya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan. “Sebab, korona belum tentu berlalu secepatnya. Kami minta kepala daerah pikir lalu pulangkan [warganya] yang masih di daerah lain,” saran Kudiai.
Baca juga: Tutup bandara dua pekan, bupati wilayah Meepago siap fasilitasi pelajar
Salah satu warga Nabire yang sudah empat bulan tertahan di Kota Jayapura, Nanang Purwadi menyatakan kecewa dengan kebijakan para bupati di wilayah Meepago itu. Ia menilai para bupati tidak berupaya memulangkan para warganya yang tertahan di daerah lain.
“Saya dan beberapa teman ke Wamena [karena ada] kerja. Pas selesai, tidak bisa balik [ke Nabire], karena tidak ada penerbangan. Bayangkan saja, kami di sana seperti apa, [harus menanggung] biaya kos, makan-minum. Lalu bagaimana [dengan] keluarga kami di Nabire? [Kami akhirnya berhasil turun ke] Jayapura, tetapi masih tertahan lagi,” kata Nanang.
Pada Kamis lalu, Asosiasi Bupati Wilayah Meepago mengumumkan kesepakatan mereka untuk menutup akses angkutan penumpang di wilayahnya. Kesepakatan itu diumumkan Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago yang juga Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa bersama para bupati lainnya di Kantor Bupati Nabire.
Baca juga: Update 17 Juli: 56 kasus baru terkonfirmasi, 46 kasus dari Kota Jayapura
“Berkenaan dengan ditemukannya satu kasus Covid-19 dalam penerbangan dari Jayapura ke Nabire pada tanggal 8 Juli 2020 dan dengan memperhatikan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Meepago, maka akses transportasi udara ditutup kembali selama dua minggu ke depan, terhitung hari ini, Kamis, 16 Juli 2020,” ujar Dumupa didampingi rekan-rekannya di depan kantor Bupati Nabire, Kamis (16/7/2020).
Asosiasi Bupati Wilayah Meepago juga menyepakati untuk tetap memfasilitasi ketersediaan angkutan penumpang bagi para pelajar yang telah tamat SMP dan SMA/SMK/MA di Meepago dan ingin melanjutkan pendidikan di luar Meepago. “Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan akan dievaluasi kembali setelah dua minggu sejak diputuskan,” ujar Dumupa.
Penutupan akses angkutan penumpang menuju Meepago itu diputuskan di tengah situasi penanganan pandemi Covid-19 yang menunjukkan kecenderungan Kota Jayapura menjadi episentrum penularan virus korona di Papua. Gugus Tugas Covid-19 Pusat memetakan Kota Jayapura sebagai “daerah merah” dengan risiko penularan virus korona tinggi.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
↧
