Papua No.1 News Portal | Jubi
Nouméa, Jubi – Partai politik Pacific Awakening Party di Kaledonia Baru telah menegaskan bahwa referendum yang rencananya akan diadakan pada bulan depan untuk menentukan nasib politiknya dari Prancis, hanyalah omong kosong politik.
Pemimpin partai itu, Milakulo Tukumuli, angkat suara tentang pendiriannya dan partai itu, bahwa referendum itu tidak boleh dilaksanakan seperti rencana yang berlaku sekarang karena pandemi telah meniadakan kampanye dan orang-orang Kanak yang pro-kemerdekaan mengatakan mereka tidak akan mengambil bagian dalam proses tersebut.
Partai tersebut, yang mewakili orang-orang Kepulauan Wallis dan Futuna dan memegang kursi penyeimbang kekuasaan dalam Kongres Kaledonia Baru sebagai sisi yang cenderung netral, percaya bahwa apapun yang terjadi, plebisit pada 12 Desember itu tidak dapat ditantang secara hukum.
Namun Tukumuli juga menambahkan bahwa partainya masih menentang kemerdekaan Kaledonia Baru sekarang karena mereka masih mempertanyakan kapasitas Kaledonia Baru untuk mengambil kedaulatan penuh.
Negara Prancis sudah berulang kali menolak desakan untuk menunda referendum ketiga ini ke tahun depan, mengabaikan kekhawatiran sisi pro-kemerdekaan terkait Covid-19 dan menyatakan bahwa krisis pandemi ini sudah kembali dibawah kendali.
Referendum pada Desember ini akan menjadi referendum kemerdekaan yang ketiga dan terakhir di bawah ketentuan Kesepakatan Nouméa 1998.
Sementara itu, pemimpin-pemimpin Vanuatu telah secara resmi mendukung tuntutan orang Kanak di Kaledonia Baru agar referendum kemerdekaan itu ditunda.
Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, mengumumkan di hadapan parlemennya, bahwa dia akan menyampaikan keprihatinannya kepada Duta Besar Prancis, Pierre Fournier, di Port Vila.
Orang-orang Kanak telah meminta Paris untuk menunda referendum ini karena mereka masih berduka atas anggota-anggota keluarga yang meninggal selama pandemi.
Sebanyak 272 orang telah meninggal di Kaledonia Baru karena Covid-19, dan sekitar setengah dari korban itu adalah orang Kanak.
Prosesi kedukaan perlu dilakukan selang upacara berkabung adat dalam budaya Melanesia telah menyebabkan sehingga kegiatan lainnya, seperti sosialisasi politik dan kampanye, tidak dapat dilakukan.
Prancis tetap bersikeras bahwa referendum akan berlangsung pada 12 Desember mendatang. Mereka sudah mulai mengirim personel militer tambahan ke Kaledonia Baru.
Minggu lalu, partai pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, Palika, juga melawan keputusan Prancis untuk mempertahankan tanggal referendum itu, mengatai itu adakah deklarasi perang terhadap orang-orang Kanak dan warga negara yang progresif. (RNZ Pacific)
Editor: Kristianto Galuwo