Massa berkumpul untuk menyaksikan anggota parlemen yang dibawa dalam Kendaraan Polisi untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan atas mereka – DISEDIAKAN / Transparency International Vanuatu
Jayapura, Jubi – Dewan Perempuan Nasional Vanuatu mengatakan kebuntuan politik di negara itu membuat sebuah ejekan pada prinsip-prinsip Kristen dan nilai-nilai Melanesia serta tradisi. Para perempuan ini kembali meminta dilakukannya rekonsiliasi terhadap mayoritas anggota parlemen yang sedang dipenjarakan untuk dibebaskan dan menjalankan fungsi negara, namun ditolak.
Sebanyak 14 anggota parlemen sedang berada dalam penjara sementara perdana menteri Sato Kilman terus menjalankan pemerintahan minoritas dengan hanya 13 anggota parlemen.
Sementara itu, pihak oposisi ingin perdana menteri untuk mundur dari jabatannya tetapi PM Sato Kilman menyerukan kepada presiden, Baldwin Lonsdale, untuk membubarkan parlemen. Banding yang diajukan oleh anggota parlemen yang dipenjara rencananya akan didengar pada Senin, pekan depan.
Kepala Dewan Eksekutif Vanuatu, Leias Cullwick, menyetujui rekonsiliasi akan diperlukan untuk mengakhiri keretakan perpolitikan dalam negara tersebut tetapi ini tidak bisa dilakukan saat ini seperti yang yang dianjurkan oleh sejumlah kepala adat dari beberapa pulau yang telah tiba di Port Vila, beberapa hari lalu, dan sekarang diminta oleh dewan perempuan.
“Kami akan harus menunggu sistem peradilan untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu kami akan memastikan dan menjamin bahwa rekonsiliasi damai dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini,” kata Leias Cullwick, mengutip laporan Radio New Zealand, Rabu (4/11/2015). (Yuliana Lantipo)