Wimar Witoelar – atjehcyber.net
Jakarta, Jubi/Antara – Pemerhati lingkungan hidup,Wimar Witoelar, mengatakan seorang kepala daerah baik wali kota, bupati, ataupun gubernur harus peduli isu perubahan iklim.
“Kita harus memilih calon gubernur dan bupati/walikota yang memiliki komitmen mencegah perubahan iklim. Selama ini kerusakan lingkungan termasuk kebakaran hutan yang memicu perubahan iklim akibat kepala daerah yang korupsi dengan memberikan izin alih fungsi lahan dan hutan terutama gambut menjadi perkebunan dan tambang,” kata Wimar, di Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Ia mengatakan upaya menanggulangi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi upaya bersama dan dilakukan semua pihak, termasuk mahasiswa.
“Peran aktif mahasiswa dalam mencegah perubahan iklim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Satu cara yang paling penting adalah mahasiswa harus menggunakan hak suaranya saat ada pemilihan kepala daerah,” kata Wimar melalui siaran persnya.
Lebih dari 90 persen lahan gambut Indonesia terletak tidak jauh (kurang dari 90 km) dari pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan laut. Hampir semua kegiatan perkebunan (sawit dan akasia) di atas lahan gambut melakukan sodetan-sodetan atau membangun kanal-kanal drainase yang membuang air gambut ke sungai-sungai di dekatnya.
Akibatnya, gambut menjadi kering dan rentan terbakar serta akan amblas. Padahal disisi lain permukaan air laut terus meningkat (sekitar 3 mm/tahun) akibat perubahan iklim.
Kedua kondisi ekstrim ini sangat mengkhawatirkan, karena setelah bencana kebakaran, Indonesia akan dihadapkan dengan masalah banjir atau tenggelamnya daerah-daerah pesisir dimana lahan gambut itu berada.
Generasi muda harus bangkit dan bertindak, untuk mengingatkan seluruh pihak jika lahan gambut tidak segera diselamatkan, tamatlah riwayat berbagai bisnis dan pemukiman di wilayah pesisir Indonesia (terutama Sumatera, Kalimantan, dan Papua). (*)