Kepala Biro Pemerintahan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua, Donatus Motte – Jubi/Alex
Jayapura, Jubi – Dalam waktu dekat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua akan menggelar pelatihan bagi aparatur kampung/desa di enam wilayah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan setiap aparat dalam menggunakan dana desa.
“Dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Papua sudah turun, sehingga setiap aparatus harus diberi pelatihan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Motte, di Jayapura, Minggu (15/11/2015).
Motte menjelaskan, untuk pelatihan di wilayah Jayapura akan meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Raya dan Kota Jayapura.
Di Wamena meliputi Kabupaten Tolikara, Yalimo, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya dan Yahukimo. Biak meliputi Supiori, Yapen, Waropen dan Biak Numfor.
Sementara pelatihan di Nabire meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Nabire. Mimika meliputi Timika, Asmat, dan Puncak. Sedangkan di Merauke meliputi Kabupaten Mappi, Boven Digoel dan Merauke.
“Karena terbatasnya anggaran, terpaksa kami hanya akan mengambil beberapa kampung saja, dengan harapan setelah dilatih dengan ilmu yang sama akan dilakukan oleh pejabat aparatur pemerintah kabupaten,” ucapnya.
Dalam mengelola dana desa, ujar Motte, pihaknya sangat percaya setiap aparat kampung bisa menggunakan secara baik, hanya yang perlu dikhawatirkan adalah masuknya oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi.
“Pada dasarnya BPMK Percaya kepala kampung bisa kelola dana desa. Justru yang harus diwaspadai adalah oknum-oknum yang ingin manfaatkan situasi dan kondisi,” kata Motte.
Dia menambahkan pengawasan penggunaan dana desa akan dilakukan langsung oleh Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. “Tetapi distrik miliki peran utama dalam pengawasan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Kampung Warsansan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor Elia Makuker, Selasa (10/11/2015) mengaku sudah siap menerima dan menggunakan dana desa dari pemerintah pusat. Dimana untuk mengelolanya akan melibatkan badan musyawarah kampung (Bamuskam) dan seluruh warga.
“Kami akan sepakat sama-sama untuk bisa mengelola dana yang tidak sedikit ini,” kata Elia. (Alexander Loen)