Wakil Ketua III DPR Papua bidang anggaran, Agus Kogoya – Jubi/Arjuna
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Agus Kogoya menyatakan, hingga kini sebagian besar masyarakat asli Papua belum bisa dikategorikan sejahtera. Jika ada pihak yang mengklaim angka kemiskinan di Papua berkurang, itu hanya teori di atas kertas.
Katanya, hingga kini sulit menyebut orang asli Papua sejahtera. Kondisi di lapangan berbeda dengan yang dibayangkan.
“Sampai detik ini kita mau bilang orang asli Papua sejahtera juga salah-salah. Kalau turun di lapangan susah mau klaim kurangi angka kemiskinan. Kalau bicara data atau presentasi, siapapun bisa klaim sudah mengurangi angka kemiskinan. Tapi ketika dilihat di lapangan, bukan itu yang ditemukan. Kondisinya justru berbalik,” kata Agus Kogoya, Kamis (19/11/2015).
Wakil Ketua Komisi III DPR Papua bidang anggaran itu, juga mengingatkan para kepala daerah di Papua mempergunakan alokasi dana Otsus 80 yang diberikan Pemprov setempat sesuai peruntukkannya. Harus ada program jelas untuk masyarakat dari para bupati/wali kota untuk masyarakat.
“Saya pikir ini juga perlu peran aktif DPR Papua dan DPRD kabupaten/kota, lembaga berkompeten untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan. Masyarakat sendiri juga harus mengawal,” ucapnya.
Katanya, pemerintah kabupaten/kota juga harus transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana Otsus. Ini agar masyarakat tahu peruntukkannya. Jangan sampai masyarakat bingung dan hanya mendengar ada dana Otsus tapi tak bisa merasakan realisasinya.
Meski setiap tahunnya Papua mendapat alokasi dana Otsus triliunan rupiah, namun masih banyak masyarakat asli Papua yang mengaku tak tahu dana tersebut. Misalnya di wilayah Kabupaten Keerom.
“Pemerintah bilang dana Otsus, PNPM Mandiri, Respek dan dana lainnya, bagi kami yang ada di lokasi trans ini tidak rasakan,” kata warga Warbo, Distrik Arso, Keerom, Yesaya Nipsan ketika ditanya Jubi di kediamannya, Kamis (12/11/2015).
Menurut dia, mereka hanya melihat pengurus kampung menggunakan dana itu untuk membangun menurut jembatan dan menghambur karang ke lokasi kebun. “Katanya dana untuk orang Papua, tetapi warga trans yang atur,” ucapnya. (Arjuna Pademme)