Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua, Naftali Yogi – Jubi/Alex
Jayapura, Jubi – Dari sekian banyak lembaga keagamaan yang ada di Papua, dipastikan 10 lembaga penerima dana hibah yang asalnya dari Otonomi Khusus (Otsus) 2015 belum masukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke pemerintah provinsi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Papua, Naftali Yogi, di Jayapura, Rabu (16/12/2015) mengaku, belum mengecek lembaga mana saja yang belum masukan SPJ, namun dari 52 penerima hibah sebanyak 10 yang belum serahkan.
“Kalau tidak salah ada 10 lembaga yang belum masukan SPJ, saya harap minggu ini SPJ sudah bisa dimasukan,” katanya.
Menurut Yogi, total anggaran yang sudah dihibahkah kepada lembaga keagamaan sebesar Rp21 miliar lebih, dan kemungkinan SPJ yang belum masuk karena kegiatan fisik, sementara non fisik sudah selesai. “Kami minta penyerahan SPJ tepat waktu, tidak lagi masuk di 2016,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua agar melakukan evaluasi terhadap lembaga keagamaan yang menerima dan hibah dari pemerintah provinsi. “Saya minta Karo Kesra yang mengelola dana untuk memperhatikan bantuan yang diberikan kepada lembaga keagamaan karena semakin hari, lembaga keagamaan semakin banyak,” kata Enembe.
Menurutnyaa, alokasi dana yang diberikan kepada lembaga keagamaan di Papua mencapai Rp21, 5 milliar yang berasal dari alokasi dana Otonomi Khusus sebesar 10 persen.
“Saya harap kedepan untuk pemberian bantuan ini kita harus evaluasi mengingat banyak muncul sinode dan saya selalu bilang lebih baik kita kembali ke tujuh gereja yang sudah sejak lama ada di Papua, atau jangan-jangan tahun depan bertambah meningkat menjadi 100 lembaga keagamaan di Papua,” ucapnya. (Alexander Loen)