Penutupan rapat paripurna masa sidang III tahun 2015 yang digelar, Rabu (16/12/2015) di ruang sidang DPRD Jayawijaya – Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya telah ditetapkan sebesar Rp 1,4 triliun saat penutupan rapat paripurna masa sidang III tahun 2015 yang digelar, Rabu (16/12/2015).
Dengan penetapan RAPBD dan Raperda Kabupaten Jayawijaya tahun 2016, DPRD Jayawijaya berharap apa yang sudah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif dijalankan sesuai kesepakatan bersama.
“Ada beberapa Raperda tahun 2015 yang sudah kita tetapkan jadi Perda, termasuk Perda APBD tahun 2016. Harapan kami dan intinya bahwa, apa yang sudah kita putuskan semua untuk kesejahteraan rakyat di Jayawijaya,” kata Ketua DPRD Jayawijaya, Petrus Taufik Latuihamallo usai penutupan sidang di Gedung DPRD Jayawijaya.
Diakuinya, ke depan tentu dewan akan melakukan pengawasan sebagai fungsi kontrol dari DPRD, di mana ada komisi-komisi yang akan lakukan kunjungan kerja dan juga reses yang juga bagian dari pengawasan.
Dijelaskan pula, dalam catatan khusus DPRD Jayawijaya selama anggaran 2015 dewan melihat hanya pada pelaksanaan dari pada seluruh kegiatan itu bisa tepat waktu, tepat pelaksanaannya dan juga tepat penyelesaiannya, sehingga tidak ada kegiatan atau pembangunan yang dibawa ke tahun depan biar selesai di tahun ini.
“Kecuali dalam kondisi di luar kemampuan kita, tetapi kalau dalam keadaan normal harus sesuai dengan kesepakatan kita di mana harus selesai di tahun 2016,” kata Taufik Latuihamallo.
Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo mengatakan, seluruh agenda pembangunan telah dilaksanakan bersama DPRD. Soal beberapa raperda non APBD belum dituntaskan seperti wirehousing atau tentang pemakaian kekayaan daerah.
“Maka dari itu kami harap kita akan dorong hal ini di tahun 2016 yang akan datang. Saya sampaikan juga terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang membahas APBD tepat waktu,” kata Bupati Wempi Wetipo.
Dengan disahkannya APBD Jayawijaya tahun 2016, bupati berharap agar pelelangan dilakukan Desember hingga Januari sehingga pengerjaan dapat dilakukan Februari 2016.
“Harapan saya sebenarnya proses pembangunan yang berjalan ini masing-masing mengambil peran, terkait dengan tugas dan fungsi pokok dari SKPD masing-masing, jangan menunggu petunjuk karena selama ini bilang belum ada petunjuk,” katanya.
“Seharusnya kalau menjadi pimpinan SKPD itu, harus mampu mengeksekusi karena semua kewenangan itu diberikan kepada kepala SKPD untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” lanjutnya. (Islami)