Presiden RI, Joko Widodo – Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa rencana pembangunan pasar bagi Mama-mama Papua yang hendak dibangun di terminal eks Damri di Kota Jayapura tetap akan dibangun.
Ia mengatakan, jika persoalan tanah lokasi pembangunan pasar tersebut selesai, maka pasar akan segera dibangun.
“Pasar Mama-mama di eks Damri Jayapura masih ada masalah soal tanah, kita siap saja hanya masih terkendala masalah tanah,” katanya di Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu (30/12/2015).
Menurut Presiden, yang menyiapkan itu kepemilikannya adalah Damri, tetapi belum ada penggantinya, sehingga belum dapat dilakukan pengerjaan pembangunannya.
“Kalau masalah tanah selesai kita akan kerjakan, begitu selesai kita kerjakan,” tegasnya.
Sebelumnya Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), Robert Jitmau menegaskan, jika sampai akhir tahun ini tidak ada tanda-tanda pasar yang diperjuangkan hingga belasan tahun ini dibangun, maka Solpap akan melakukan somasi Presiden dan Gubernur Papua.
Menurut Robert Jitmau ia bersama enam orang Mama-Mama yang berdagang di pasar sementara awal Desember lalu telah mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta untuk mencari tahu apa masalah yang membuat pihak Damri tidak mau beranjak dari lokasi saat ini, padahal pemerintah Provinsi Papua sudah menyediakan lahan baru. Lahan baru ini untuk lokasi Damri, karena lokasi Damri saat ini rencananya akan dibangun Pasar untuk Mama-Mama Papua.
“Kami belum mendapatkan jawaban pasti soal itu. Tapi dari risalah rapat yang ditunjukkan pada kami, kami tahu sudah ada pertemuan antara pemerintah Provinsi Papua, Perum Damri dan Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti rencana tukar guling lahan Damri itu,” kata Rojit.
Menurutnya, pembangunan pasar tak kunjung terlaksana karena soal lokasi Damri ini. Ia pernah minta Gubernur untuk menempatkan traktor di lokasi Damri saat ini agar proses tukar guling bisa segera terlaksana.
“Kalau Damri mau segera pindah, pasti pasar sudah dibangun. Jadi kami minta Menteri BUMN dan Gubernur segera menindaklanjuti rapat di kementerian BUMN itu. Jika sampai bulan Januari tahun depan tidak ada tanda-tanda juga, kami akan somasi Presiden dan Gubernur,” jelas Rojit.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk melayangkan somasi. (Islami)