Clik here to view.
Petugas kebersihan di Kota Sentani, sedang mengangkat sampah yang ditumpuk dipinggir jalan – Jubi / Engel Wally
Sentani, Jubi – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring menyayangkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak diperhatikan. Menurut dia, setidaknya sampah menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Kabupaten Jayapura saat ini sudah menuju kepada daerah yang padat penduduknya, banyak orang mulai melirik Kabupaten Jayapura sebagai tempat untuk menetap. Nah, kalau sudah mulai banyak penduduk di sini, maka secara otomatis volume sampah juga akan meningkat,” kata Korneles di ruang Bamus DPR Kabupaten Jayapura, Kamis ( 17/9/2015).
Kornelis juga mempertanyakan proses pekerjaan TPA Waibron yang telah ditetapkan dalam sidang anggaran tahun 2015. Praktisi PDI Perjuangan ini beranggapan bahwa eksekutif tidak mampu menjabarkan apa yang telah diprogramkan dengan anggaran yang cukup memadai.
“Pimpinan daerah harus mengambil kebijakan ini menjadi prioritas, sehingga apa yang ada di depan mata kita semua tentang sampah dapat dibersihkan dengan segera. Kota ini sudah bukan lagi tempat singgahan saja, tetapi menjadi kota tujuan wisata. Apalah artinya obyek wisata danau Sentani yang terbesar di daerah ini rusak hanya karena dampak lingkungan yang kurang baik,” ujarnya.
Ia menilai hal itu penting sehingga memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif dengan jumlah anggaran yang besar agar pembangunan TPA selesai secepatnya.
“Kemarin ada kunjungan dari pemerintah pusat ke sini (Jayapura: Red) untuk melihat perkembangan pembangunan di wilayah tiga dan empat. Kami singgah menyempatkan diri untuk singgah di TPA Waibron, jelas-jelas sudah menjadi hutan, lalu dana yang sebanyak itu dikemanakan? Sampai dengan sudah mau akhir tahun ini,” ujarnya.
Legislator yang telah dua peride duduk sebagai pimpinan parlemen daerah ini mengaku terkejut dengan dana yang terbilang kecil yang diberikan kepada dinas terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dan pembersih sampah di daerah ini.
“Masa hanya Rp 300 juta diberikan kepada DKPP untuk urus sampah di kabupaten ini, ini mustahil sekali. Ibarat kita melahirkan anak lalu tidak memberikan nutrisi dan vitamin kepada anak tersebut untuk bangkit dan berjalan. Sudah tentu banyak kebutuhan yang diperlukan dalam instansi ini, baik perlengakapan, armada, tenaga kerja, bahkan tempat yang akan digunakan untuk menampung sampah itu sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura Zakarrudin mengaku sangat kecewa dengan anggaran operasional yang telah ditetapkan pada dinasnya.
“Kami mau berbuat lebih tentang kebersihan di daerah ini, tetapi semua harus terganjal dengan minimnya dana operasional dinas yang telah ditetapkan. Kami hanya berupaya semaksimal yang dapat di lakukan, dengan harapan di tahun yang akan datang ada peningkatan pengalokasian dana operasional bagi kami,” kata Zakarrudin. (Engel Wally)
