Ilustrasi demo tolak Otsus yang dilakukan orang asli Papua (OAP) – Jubi/Ist
Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengingatkan para stake holder di Papua lebih jeli dalam pemetaan pembangunan. Katanya, jangan sampai pembangunan disegala bidang tak menyentuh semua lapisan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Akibatnya mereka menilai Otsus Papua gagal.
Menurutnya, jika masyarakat menilai seperti itu, siapa yang akan disalahkan. Kini mayoritas pejabat di Papua adalah orang asli Papua.
“Kalau hari Otsus berjalan 15 tahun, namun tak dirasakan masyarakat Papua, siapa yang salah. Bupati orang asli Papua, Gubernur orang asli Papua, Ketua DPRP orang asli Papua, anggota DPR mayoritas orang asli Papua, Ketua MRP orang Papua. Kalau kurang, salah siapa?” kata Mandenas pekan lalu.
Kata Yan, tolok ukur pembangunan adalah standar penggunaan anggaran. Namun itu bisa dilakukan jika ada database. Dengan begitu akan diketahui sasaran pembangunan orang asli Papua yang dikategorikan miskin di wilayah mana, ekonomi sedang di wilayah mana dan lainnya.
“Setelah itu ditentukan kebijakan dalam penganggaran membiayai sektor-sektor pos anggaran. Kalau itu tak ada, sampai kapan pun kita membangun tanpa arah jelas. Habis uang tapi tak ada manfaat yang dirasakan. Harus intropeksi diri,” ucapnya.
Dikatakan, tak serta merta sesuatu yang ada itu kurang. Tapi perlu diatur secara baik. Apa yang kurang dibenahi dan bisa berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Otsus baru bisa dikatakan berhasil jika pendidikan benar-benar gratis tak ada lagi pungutan liar.
“Begitu juga masalah pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di rumah sakit. Orang asli Papua di kampung diberdayakan,” katanya.
Legislator Papua lainnya, Tan Wie Long mengatakan, masyarakat menilai Otsus gagal karena sebagai besar dari mereka belum merasakan apa yang disebut Otsus. Mereka hanya dengar ada dana Otsus cukup besar setiap tahunnya.
“Tapi masyarakat di kampung, dan distrik belum merasakannya. Hanya dengar bunyi saja. Persoalan ini harus dipecahkan bersama – sama sehingga ada satu akumulasi agar pembangunan, pemerintahan bisa merata,” kata Tan Wie Long beberapa waktu lalu. (Arjuna Pademme)