Ilustrasi uang Otsus-IST
Jayapura, Jubi – Pasca diberlakukannya UU Otsus Papua Tahun 2001, diikuti kucuran dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun diduga penyebab pergeseran tradisi kehidupan orang asli Papua, terutama yang ada di kampung.
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pemerintah harus mendidik masyarakat dengan pola pembangunan yang bisa membuat rakyat mandiri. Kini banyak tradisi setelah Otsus terkikis. Misalnya dulu orang bertani, berkebun, berburu dan melaut kini mulai malas.
“Kebanyakan masyarakat kini tinggal tunggu Beras Miskin (Raskin). Uang Respek, uang Otsus. Ini pergeseran tradisi kehidupan masyarakat akibat pengaruh penataan kebijakan Otsus yang kurang tepat,” kata Mandenas pekan lalu.
Menurutnya, kebijakan penyaluran dana langsung ke kampung, pola pendidikan yang salah kepada masyarakat. Katanya, pemerintah perlu memikirkan bagaimana mengajari masyarakat mengelolah uang untuk membuat sesuatu di kampung. Mereka diberi tanggungjawab. Pemerintah sebagai fasilitator membiayai apa yang dilakukan masyarakat.
“Kalau dikasih uang dan dilepas begitu saja, sama saja kebijakan jangka pendek. Akibatnya kepentingan politik lebih dominan daripada pembangunan berkelanjutan. Masyarakat akhirnya terus bergantung dan berharap ada uang Otsus. Masyarakat dibiasakan menunggu dana dari pemerintah,” ucapnya.
Ia berharap masyarakat Papua tak lagi bergantung pada dana Respek, Raskin dan lainnya. Mereka perlu kembali ke pola hidup sejak jaman nenek moyang. Jika tidak, ia khawatir makin hari pola hidup orang Papua akan terkikis. Generasi muda Papua berikutnya tak lagi tahu bagaimana para pendahulu mereka bertahan hidup dengan berkebun, berburu, bertani dan melaut.
“Itu ada pola hidup orang asli Papua di pegunungan, lembah dan pesisir pantai. Tapi kini saya merasa lucu, orang yang dulunya biasa berburu tak mau lagi. Lebih memilih menunggu uang Otsus terus digunakan beli daging. Orang yang di pesisir pantai dulunya melaut, kini sudah malas. Tunggu uang Otsus untuk beli ikan sarden,” katanya.
Pada suatu kesempatan, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyatakan hal serupa. Menurutnya, pemberian Raskin kepada masyarakat dari tahun ke tahun, justru membuat masyarakat di kampung-kampung “harap gampang”. Tak ingin bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu dari cucuran keringatnya.
“Lebih baik, mereka didorong untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu dari tangannya sendiri,” kata Romanus kala itu. (Arjuna Pademme)