Sentani, Jubi – DPRD Kabupaten Jayapura menyebut proyek Provinsi Papua yang semula berniat membantu pemerintah daerah menimbulkan masalah, sebab tidak disertai petunjuk teknis (juknis) dan regulasi yang jelas.
“Kasarnya bisa dibilang kejar target untuk menutup laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” jelas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring kepada Jubi di ruang kerjanya, Jumat (18/9/2015).
Ia menyebutkan bahwa banyak proyek, semisal pembangunan sarana dan prasarana yang dipalang warga setempat. “Ada beberapa bangunan kantor, ada jalan raya, tetapi juga ada pasar dan bantuan lainnya. Contohnya pasar di Nimbokrang yang dibangun sampai saat ini tidak digunakan karena lahannya bermasalah. Lalu pasar itu ditujukan buat siapa? Dan tempatnya tidak pas dengan jangkauan masyarakat,” katanya lagi.
Oleh karena itu, Yanuaring meminta agar proyek yang diturunkan ke daerah harus disertai juknis, regulasi yang jelas dan melibatkan pemerintah daerah setempat.
“Datang bangun sendiri-sendiri secara diam-diam, siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut, sekalipun itu untuk kepentingan banyak orang?” katanya.
Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes Hikoyabi. Yohanes mengatakan, ketika melakukan kunjungan kerja, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten yang bersifat bantuan berasal provinsi.
“Jika ada bantuan-bantuan kepada masyarakat, pemerintah setempat mesti diberitahu sehingga kami juga bisa memilah mana yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten dan mana yang diberikan dalam bentuk bantuan berupa pembangunan gedung atau barang,” kata Hikoyabi. (Engel Wally)