Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Menejemen Facebook akhirnya menyetujui melakukan audit sebagai kontrol postingan publik yang menggadung ujaran kebencian. Langkah itu diakukan dalam upaya meredakan boikot iklan yang belakangan muncul menyasar platform tersebut.
Langkah tersebut dilakukan Facebook ketika pengiklan besar, termasuk Unilever, Starbucks, telah menandatangani kampanye "Stop Hate for Profit" yang dimulai oleh kelompok pembela hak asasi manusia di AS. Kelompok pembela HAM itu mendesak perusahaan yang beriklan di Facebook menghentikan iklan mereka sementara pada Juli.
Baca juga : Zuckerberg abaikan protes karyawan Facebook terkait postingan Trump
Facebook tutup sementara kantor di London karena virus corona
Twitter dan Facebook tutup 80 akun yang berkaitan dengan propaganda militer Indonesia tentang Papua
Perusahaan riset media, Media Rating Council (MRC), dikutip dari Reuters, Rabu, (1/7/2020) akan melakukan audit untuk mengevaluasi bagaimana melindungi pengiklan agar tidak muncul di sebelah konten berbahaya dan keakuratan pelaporan Facebook di area tertentu. Meski Facebook menyebut lingkup dan waktu audit masih didiskusikan.
Sehari sbelumnya, tepatnya, Selasa (30/6/2020) Facebook menggelar rapat virtual dengan pengiklan. Menurut kepala agensi iklan The Media Kitchen, Barry Lowenthal, para eksekutif Facebook mengatakan akan memasukkan titik data baru tentang prevalensi ujaran kebencian dalam laporan penegakan standar komunitas, yang merinci bagaimana perusahaan menurunkan konten yang melanggar kebijakan.
Lowenthal mengatakan, meskipun dia yakin Facebook telah mengambil banyak langkah untuk meminimalisir ujaran kebencian, masalahnya menjadi sangat besar sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih drastis untuk memperbaikinya.
"Mungkin mereka harus sepenuhnya menghentikan sementara," kata Lowenthal, yang agensinya bekerja dengan sejumlah klien, seperti Vanguard dan Loews Hotels.
Tercatat Ford dan Coca-Cola adalah beberapa perusahaan yang mengatakan mereka akan menghentikan sementara iklan di semua platform media sosial milik Facebook selama setidaknya 30 hari.
Facebook mengumumkan pekan lalu bahwa pihaknya akan menyematkan label "berita yang layak diberitakan" pada unggahan yang melanggar kebijakannya, tetapi langkah itu gagal memuaskan para penyelenggara boikot, yang berencana menarik lebih banyak pengiklan global untuk bergabung dalam kampanye tersebut. (*)
Editor : Edi Faisol
↧