Peta Wilayah Adat Papua dan Papua Barat. (http://www.lenteratimur.com)
Jayapura, Jubi – Pro dan kontra pembagian wilayah adat dalam Perdasus keanggotaan orang asli Papua di DPR Papua melalui pengangkatan, dimana Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) dimasukkan ke wilayah adat Saireri ditanggapi anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan Mambra, Tan Wie Long.
Anggota Komisi I DPR Papua, bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM itu mengatakan, Kabupaten Mambra terbentuk melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Kabupaten itu merupakan gabungan wilayah dua kabupaten induk yaitu Sarmi dan Waropen. Namun bukan berarti kabupaten Mambra harus “milik” atau masuk wilayah adat Saireri. Budaya, adat, dan sejarah tak bisa dikesampingkan.
Menurutnya, ini kekeliruan legislator Papua periode sebelumnya. Tanpa koordinasi dengan Ketua Dewan Adat Maberamo Raya, memasukkan kabupaten itu ke wilayah adat Saireri.
“Keliru kalau ada pemahaman karena Kabupaten Mamberamo Raya terbentuk dari dua kabupaten induk, sehingga tanpa ijin Dewan Adat Mamberamo Raya, merubah tatanan wilayah adat itu ke wilayah adat lain,” kata Tan akhir pekan lalu.
Sebagai anggota DPR Papua dari Dapil Mamberamo Raya dan sekitarnya, Tan menyatakan akan berupaya mendorong agar kekeliruan ini bisa diperbaiki.
“Saya yang mewakili suara masyarakat Mamberamo Raya di DPRP, akan mengajak seluruh komponen di DPRP mengembalikan silsila adat Mambra kepada wilayah adat Mamta,” ucapnya.
Sementara Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya (Mambra) Wempi Bilasi menyatakan, secara kultur, adat, dan budaya serta sejarah turun temurun, Kabupaten Mambra merupakan wilayah adat Mamta. Namun karena faktor politik, menyebabkan kabupaten itu dipindahkan ke wilayah adat Saireri.
“Jangan bawa ke Saireri. Itu bukan adat kami. Saya tolak. Itu politik pemerintah, kami tak mau masuk politik. Kami mau tetap di wilayah adat kami. Wilayah Mamta Tabi itu memiliki sejarah yang sama. Budaya kami dari Mamberamo Raya hingga ke Sentani, Kabupaten Jayapura,” kata Bilasi, Kamis (22/10/2015). (Arjuna Pademme)