Ilustrasi Mama-Mama Pedagang Asli Papua – Jubi/Doc
Jayapura, Jubi – Kepala Biro Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua, Naftali Yogi mengatakan, para kepala daerah di Papua, harus membuat aturan memproteksi mama-mama Papua dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.
Katanya, indikator kesejahteraan rakyat yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Khusus pemberdayaan ekonomi kerakyatan mama-mama Papua, Gubernur Lukas Enembe sudah membuat kebijakan akan dibangun pasar mama-mama Papua, dan mama-mama diberi kesempatan berbisnis.
“Ini menjadi model. Para bupati juga perlu menindaklanjuti kebijakan gubernur, karena pendekatan pembangunan adalah pendekatan budaya. Kalau bisa program ini jalan. Apakah modelnya dipusatkan di satu kabupaten ataukah semua kabupaten,” kata Naftali Yogi pekan lalu.
Menurutnya, dengan begitu, harapan mama-mama Papua yang juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, bisa menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, bisa benar-benar terwujud.
“Harus ada perhatian dari pemerintah. Gubernur sudah mulai, bupati juga harus melakukan hal yang sama. Apalagi kini 80 persen dana Otsus ada di kabupaten/kota. Hanya 20 persen di provinsi. Dana semua sudah disebar ke kabupaten/kota,” ucapnya.
Katanya, perlu ada perhatian serius dari para pemerintah daerah memberdayakan mama-mama Papua. Ini amat penting, terutama kepada para pengambil keputusan di kabupaten/kota.
Sementara Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, perlu ada regulasi baru untuk peningkatan ekonomi kerakyatan perempuan asli Papua. Regulasi selama ini, tak banyak membantu pengembangan ekonomi kerakyatan di kabupaten/kota.
“Regulasi yang ada kini harus diubah. Kedepan diharapkan ada kegiatan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi orang asli Papua ke arah yang lebih baik, sebagai pelaku ekonomi di daerah masing-masing,” kata Murib.
Ia berharap, semua komoditi unggulan di Papua dikembangkan dan menjadi perhatian serius kedepan. Namun tentu harus didukung regulasi pengembangan ekonomi kerakyatan orang asli Papua. Apalagi Papua adalah daerah khusus sesuai undang-undang. (Arjuna Pademme)