Kepala BPKAD Kota Jayapura, Adolf Siahay – Jubi/Munir
Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay mengklaim bahwa proses sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang digelar mulai September lalu mencapai 70 persen.
“Sekarang ini sudah masuk dalam analisa datanya, dan masih terjadi pemilahan-pemilahannya saja guna memberikan gambaran aset-aset secara akurat,” katanya kepada Jubi di Kota Jayapura, Jumat (4/12/2015).
Menurutnya, proses sensus BMD itu sendiri sangatlah penting dan mutlak harus dilakukan Pemerintah Kota Jayapura guna menyempurnakan data-data yang kurang dalam penyajian informasi aset yang ada.
Maka dari itu, ia mengharapkan agar mempengaruhi penilaian WTP jika semua terpenuhi dan lengkap. Selama ini Kota Jayapura sulit mendapatkan WTP murni soal aset.
Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura, Jan William Ongge mengatakan, meski mengetahui sensus BMD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura, DPRD, khususnya Komisi C, tidak pernah mendapatkan informasi ter-update terkait upaya penegakan aset pemerintah Kota Jayapura tersebut.
“Niat kami ingin membantu pemerintah untuk mendata aset tersebut, padahal kita ini mitra sebagai bentuk pengawasan, dan banyak SKPD yang tidak berkoordinasi baik dengan dewan,” katanya, Jumat.
Ia bahkan menyoroti banyak aset pemerintah yang masih dibawa pejabat yang sudah pensiun dan pindah ke provinsi Papua.
Beberapa pendapatan dari pajak yang hilang akibat banyaknya mobil luar daerah yang tidak balik nama dan beroperasi di Kota Jayapura.
“Ini sangat merugikan Kota Jayapura, setiap update aset harus tercatat,” ujarnya. (Sindung Sukoco)