Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty – Jubi/Alex
Jayapura, Jubi – Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Republik Indonesia, pemerintah provinsi Papua sangat berhati-hati dalam mengelola anggaran 2015.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa (15/12/2015) mengaku, dirinya sangat optimis pemerintah provinsi mampu meraih opini WTP dari BPK RI, untuk pengelolaan anggaran 2015.
“Untuk menuju kepada WTP murni, saya kira ini sesuai arahan pak gubernur dan wakil gubernur. Makanya kami sangat hati-hati mengelola anggaran tahun ini. Mudah-mudahan sampai kearah situ,” katanya.
Menurut Loupatty, dalam pertemuan dengan Direktorat Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal, BPK RI dan kepala SKPD di lingkungan Pemprov Papua yang digelar hari ini, lebih mengarah pada bimbingan teknis.
“Kehadiran mereka untuk memberikan arahan dan beberapa hal yang perlu diberi petunjuk tentang bagaimana menuju APBD yang berkualitas dan menuju opini WTP,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun anggaran 2014.
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Papua Tahun Anggaran 2014,” kata Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan.
Hendar menjelaskan, pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan, pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sisntem pengendalian intern.
“Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” ucapnya. (Alexander Loen)